nusantaramerdeka.id — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah berani dengan menghentikan sementara operasional lebih dari 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia per April 2026 akibat pelanggaran standar kualitas dan indikasi kecurangan mitra.
Tindakan tegas ini dilakukan setelah ditemukan praktik lancung oknum mitra yang nekat mengurangi porsi makanan, seperti memotong satu ekor ayam menjadi 20 bagian kecil. Padahal, anggaran yang dikucurkan negara mencapai Rp1 miliar per bulan untuk setiap dapur demi menjamin gizi anak bangsa.
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menegaskan pada Sabtu (25/4/2026) bahwa langkah suspend ini adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam mengawal spesifikasi standarisasi yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah tidak memberikan toleransi bagi pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi di tengah program strategis nasional yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat ini. Selain persoalan porsi, ditemukan pula praktik penggelembungan harga (markup) bahan baku yang menekan pengelola teknis di lapangan.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati, mengeluarkan peringatan keras bagi para mitra nakal tersebut.
“Mitra yang mark up harga gila-gilaan dan menekan kepala SPPG akan saya minta suspend tanpa pemberian insentif karena termasuk pelanggaran berat,” tegas Nanik dalam pernyataannya.
Selain masalah integritas mitra, sebanyak 1.780 SPPG juga dihentikan sementara karena belum memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Hal ini merupakan upaya preventif untuk mencegah terulangnya kasus keracunan pangan massal yang sempat menghantui pelaksanaan program sepanjang tahun lalu.
Menko Pangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi pada Selasa (23/4/2026) bahwa penutupan sementara ini adalah langkah perbaikan paling keras yang harus diambil demi keselamatan siswa.
“Ada 1.780 yang ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Penutupan itu kan sudah paling keras,” ujar Zulkifli.
Langkah sapu bersih ini menjadi pesan kuat bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar proyek bagi-bagi makanan, melainkan mandat kedaulatan gizi yang tidak boleh dikhianati. Rakyat kini menanti transparansi proses perbaikan ribuan dapur tersebut agar target 62 juta penerima manfaat tetap terlayani tanpa ada satu gram pun hak anak-anak yang dicuri. ***
