nusantaramerdeka.id — Badan Gizi Nasional (BGN) memicu gejolak publik setelah terungkapnya pengadaan tablet senilai Rp17,9 juta per unit dan total belanja seragam serta aksesori yang menembus angka Rp622,3 miliar pada April 2026.
Anggaran fantastis ini dinilai melukai rasa keadilan masyarakat karena jauh melampaui harga pasar dan menggeser prioritas utama program yakni pemenuhan gizi anak bangsa. Pengadaan tablet Samsung Galaxy Tab Active 5 sebanyak Rp508,4 miliar tersebut memiliki selisih harga hampir dua kali lipat dibandingkan harga normal yang hanya berkisar Rp8 jutaan.
“Tahun lalu sempat kami tolak untuk beli motor dan komputer karena fokus utama seharusnya ke makanan,” tegas Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, saat memberikan pernyataan terkait pengawasan anggaran belanja lembaga tersebut.
Langkah penolakan dari Kementerian Keuangan sebelumnya menjadi sinyal bahwa perencanaan anggaran BGN sejak awal tidak sejalan dengan instruksi efisiensi nasional. Namun, realisasi belanja operasional justru tetap membengkak dengan rincian yang sulit diterima akal sehat, termasuk pengadaan kaos kaki senilai Rp6,9 miliar.
Pemborosan Sistematis di Balik Kedok Gizi
Polemik kian meruncing setelah ditemukan rincian anggaran pakaian dinas yang mencapai Rp623,3 miliar, termasuk seragam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI) sebesar Rp68,3 miliar. Harga kaos kaki yang dipatok Rp100 ribu per pasang untuk 17.000 unit menjadi simbol pemborosan yang sangat nyata di depan mata rakyat.
Negara harus hadir menghentikan gaya hidup mewah birokrasi yang dibungkus label program kemanusiaan. Pengadaan motor listrik merek Emmo sebanyak 21.801 unit dengan harga Rp42 juta per unit kian mempertegas bahwa BGN lebih fokus pada fasilitas pejabat daripada piring makan rakyat.
KPK dan DPR Siap Bidik Mark-Up Anggaran
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mencium adanya celah korupsi sistemik dalam pengadaan tablet yang selisih harganya sangat tidak wajar. DPR RI juga menjadwalkan pemanggilan paksa terhadap Kepala BGN untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang menguap di luar urusan gizi.
“Tidak ada bukti perubahan kebijakan, polemik BGN murni terkait efisiensi anggaran operasional,” ungkap hasil verifikasi data investigasi yang menunjukkan tidak adanya relevansi pengadaan alat penunjang mewah dengan kualitas makanan gratis.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mencoba menangkis tudingan dengan mengklaim pengadaan tersebut hanya berjumlah 5.000 unit sepanjang 2025. Namun, data e-Katalog tetap menunjukkan angka Rp 17,93 juta per unit, yang menjadi bukti autentik adanya ketidaksesuaian harga pengadaan dengan harga pasar yang transparan. ***
