nusantaramerdeka.id — Awal Januari 2026, pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 1–7 Januari 2026. Keputusan ini diumumkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah penataan ulang program unggulan nasional tersebut setelah berjalan satu tahun penuh.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan penghentian sementara dilakukan untuk menyiapkan dapur, memperkuat distribusi, menata sumber daya manusia, dan meningkatkan standar keamanan pangan di seluruh satuan pelayanan. Pernyataan resmi itu disampaikan pada 27 Desember 2025.
BGN menegaskan MBG tidak dibatalkan. Distribusi makanan akan kembali berjalan serentak mulai 8 Januari 2026. Selama masa jeda, intervensi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap berlangsung karena berkaitan dengan periode 1.000 hari pertama kehidupan.
Keputusan ini menandai fase evaluasi setelah MBG berjalan cepat sepanjang 2025. Untuk memahami konteksnya, pemerintah menarik kembali garis waktu ke fase awal kebijakan.
Program MBG pertama kali disampaikan ke publik pada 24 Juni 2024. Dalam rapat dengan DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah menyiapkan sekitar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025 sebagai anggaran awal MBG. Saat itu, pemerintah menekankan pelaksanaan bertahap dengan memperhitungkan kesiapan fiskal dan kapasitas negara.
Agustus 2024, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden. Lembaga ini ditempatkan langsung di bawah Presiden dengan mandat perumusan kebijakan, penyediaan makanan, hingga pengawasan distribusi MBG dari pusat ke daerah.
MBG resmi berjalan pada 6 Januari 2025. Ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai beroperasi di berbagai daerah. Sepanjang semester pertama 2025, jumlah penerima meningkat signifikan dengan penyerapan anggaran puluhan triliun rupiah.
Namun, akselerasi tersebut memunculkan tantangan. Perbedaan kapasitas dapur, kualitas pengawasan daerah, serta rantai pasok pangan menjadi persoalan. Pada paruh kedua 2025, kasus keracunan makanan di sejumlah daerah memicu perhatian publik.
Menjelang akhir 2025, realisasi anggaran MBG dilaporkan telah melampaui Rp50 triliun. Pemerintah mencatat puluhan juta penerima serta ratusan ribu tenaga kerja terlibat dalam ekosistem program ini.
Penghentian sementara awal 2026 disebut sebagai langkah korektif agar MBG kembali berjalan dengan standar keamanan dan kesiapan yang lebih baik.***
