nusantaramerdeka.id — Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak mentah dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dirancang tidak akan menyentuh program unggulan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Langkah efisiensi ini diambil sebagai respons atas potensi pelebaran defisit APBN yang diprediksi bisa menembus angka 3 persen jika harga minyak mentah Indonesia (ICP) terus meroket. Meski demikian, pemerintah menjamin bahwa keberlanjutan investasi sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi nasional tetap menjadi prioritas utama dalam postur belanja negara Maret 2026.
Ketahanan Anggaran MBG di Tengah Tekanan Minyak Dunia
Hingga 9 Maret 2026, realisasi anggaran program MBG telah mencapai Rp 44 triliun dengan jangkauan 61,62 juta penerima manfaat. Angka ini merupakan bagian dari alokasi besar senilai Rp 335 triliun yang ditetapkan untuk tahun ini guna mengejar target 82,9 juta orang. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa meskipun anggaran ini diamankan dari pemangkasan, pemerintah tetap membuka ruang untuk efisiensi dalam hal tata kelola belanja agar pelaksanaan program lebih optimal tanpa harus menyerap seluruh pagu jika tidak diperlukan.
“Anggaran program unggulan tidak dipotong, sama sekali,” ujar Menko Airlangga Hartarto dalam Media Briefing pada Senin, 16 Maret 2026. Senada dengan hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga memastikan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih tetap berjalan sesuai rencana sebagai pilar ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
Optimalisasi Tata Kelola dan Pengawasan Ketat KPK
Di balik kepastian anggaran, tantangan besar muncul dari sisi implementasi lapangan. Isu mengenai mark up harga bahan baku di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi sorotan. Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan pemetaan titik rawan penyimpangan sebagai bagian dari early warning system. Langkah ini diambil guna memastikan anggaran fantastis yang digelontorkan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, bukan justru ternodai praktik koruptif.
“MBG akan diefisienkan, cara mereka belanjanya. Saya pikir MBG itu program yang bagus… hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja,” ungkap Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Pernyataan ini menunjukkan bahwa fokus pemerintah kini bergeser pada aspek efisiensi operasional dan ketepatan sasaran, mengingat setiap rupiah dari APBN harus dipertanggungjawabkan secara transparan di tengah ancaman krisis energi global.
Keberhasilan menjaga program-program prioritas ini akan menjadi indikator penting kematangan manajemen fiskal nasional. Dengan melibatkan pengawasan ketat dan perbaikan alur distribusi, pemerintah optimis bahwa program makan bergizi dan penguatan koperasi desa dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi meski dihimpit beban subsidi energi yang kian membengkak. ***
