nusantaramerdeka.id – Banjir bandang dan longsor yang menghantam Aceh, Sumbar, dan Sumut pada akhir November 2025 membuka fakta telanjang: Indonesia sedang menghadapi krisis ekologis akut. BMKG menegaskan bencana ini dipicu anomali Siklon Tropis Senyar, fenomena tak lazim di Selat Malaka. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani mengatakan pada Kamis (27/11) bahwa siklon di wilayah dekat khatulistiwa seharusnya jarang terjadi, namun perubahan iklim global mengubah pola itu.
Siklon Tropis Senyar adalah evolusi Bibit Siklon 95B yang muncul sejak 21 November 2025 di timur Aceh. Sistem ini memicu hujan ekstrem sepekan penuh, memicu banjir besar dan longsor di tiga provinsi. Andri menjelaskan dinamika atmosfer kawasan ikut memperbesar peluang terbentuknya siklon. Ia menyebut hujan lebat, angin kuat, banjir pesisir, hingga gangguan transportasi sebagai dampak langsung.
Di balik anomali cuaca, kerusakan hulu-hilir memperparah bencana. Walhi menegaskan deforestasi, tata ruang kacau, dan alih fungsi lahan masif sebagai bom waktu yang selama bertahun-tahun diabaikan. Deputi Eksternal Walhi Mukri Friatna menyebut pada Sabtu (29/11) bahwa Aceh kehilangan 130.743 hektare hutan dalam 2015–2022. Reforestasi hanya 785 hektare per tahun.
Sumatra kini dibebani izin ekstraktif: 2,4 juta hektare IUP tambang, 2,3 juta hektare HGU sawit, serta 5,6 juta hektare izin kehutanan. Mukri menyebut legalisasi sawit ilegal 3,3 juta hektare di era Jokowi sebagai faktor yang memperlemah daya dukung lingkungan.
Walhi mencatat titik kritis di Leuser, Gayo, Batang Toru, Batang Anay, Kuranji, dan Arau. Aktivitas PETI di Aceh mencapai 3.500 hektare. Dampaknya terlihat jelas saat banjir: kayu besar hanyut. Jaka Kelana Damanik dari Walhi Sumut menyatakan pada Rabu (26/11) bahwa negara gagal mengelola lingkungan sehingga bencana berulang tiap tahun.
Di Sumbar, Tommy Adam menegaskan pada Sabtu (29/11) bahwa 320 ribu hektare hutan primer hilang sejak 2001. Kota Padang kehilangan 3.400 hektare hutan, terutama di Bukit Barisan. DAS Aia Dingin hilang 780 hektare tutupan pohon. Tommy menyebut pemerintah daerah mengabaikan kajian risiko dan hak keselamatan warga.
Walhi menuntut langkah struktural: hentikan izin baru, audit lingkungan, pemulihan hulu DAS, penegakan hukum, dan penguatan peran masyarakat adat. Mereka menegaskan keselamatan rakyat harus lebih penting dari kepentingan komersial. (*)
