nusantaramerdeka.id — PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamina Dex, Dexlite, dan Pertamax Turbo per Senin, 4 Mei 2026, yang memicu aksi mogok melaut massal ribuan nelayan di sepanjang jalur Pantura.
Penyesuaian harga ini merupakan kenaikan kedua dalam satu bulan terakhir setelah kebijakan serupa pada pertengahan April, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada Pertamina Dex yang naik Rp4.000 menjadi Rp27.900 per liter.
Keputusan ini memukul telak sektor perikanan nasional, khususnya kapal besar di atas 30 GT yang secara struktural tidak memiliki akses ke BBM subsidi dan sepenuhnya bergantung pada harga keekonomian.
Negara harus hadir mengintervensi disparitas harga yang ugal-ugalan ini. Jika dibiarkan, kedaulatan pangan laut kita akan runtuh karena nelayan tidak lagi sanggup membeli bahan bakar untuk bekerja.
Kenaikan harga Dexlite menjadi Rp26.000 per liter mengakibatkan sekitar 80 persen kapal nelayan di Pati, Jawa Tengah, bersandar di pelabuhan karena biaya operasional yang tak lagi masuk akal.
Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiono, mengungkapkan bahwa biaya bahan bakar kini menyedot 70 persen total biaya produksi, membuat aktivitas penangkapan ikan berhenti total sejak pagi tadi.
Pejabat Pertamina Patra Niaga, Roberth, dalam pernyataan tertulisnya pada 4 Mei 2026, menyatakan bahwa penyesuaian ini mengikuti harga keekonomian global namun tetap mempertimbangkan stabilitas nasional.
“Produk nonsubsidi pada prinsipnya mengikuti harga keekonomian. Namun Pertamina tidak hanya mempertimbangkan aspek bisnis semata, tetapi juga memperhatikan daya beli pelanggan dan stabilitas nasional,” ujar Roberth.
Ribuan nelayan yang menganggur melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati Pati hari ini untuk menuntut penurunan harga solar industri ke kisaran Rp10.000 hingga Rp13.500 per liter.
Aksi ini tidak hanya terjadi di Pati, namun juga meluas secara serentak ke wilayah Probolinggo, Indramayu, hingga Tegal sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dinilai mematikan ekonomi pesisir.
Seorang orator aksi nelayan di depan Kantor Bupati Pati pada 4 Mei 2026 menegaskan bahwa tanpa penurunan harga bahan bakar, mustahil bagi nelayan untuk mendukung agenda ketahanan pangan nasional.
“Presiden Prabowo tolong jeritan tangis kami, khususnya GT 30 ke atas mohon keadilan harga BBM sesuai yang kami inginkan. Harga BBM naik 4 kali lipat, mana mungkin kita mendukung ketahanan pangan,” tegas sang orator.
Kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Juwana yang kini sepi menjadi bukti nyata dampak sistemik dari kebijakan harga energi. Pemerintah perlu segera merumuskan formula khusus bagi sektor produktif seperti nelayan. ***
