nusantaramerdeka.id — Senator Filipina Ronald “Bato” Dela Rosa resmi masuk dalam daftar buron internasional (At Large) Mahkamah Pidana Internasional (ICC) per Jumat (15/5/2026). Status ini ditetapkan setelah mantan Kepala Kepolisian Nasional Filipina tersebut berhasil melarikan diri dari Gedung Senat di tengah drama penembakan misterius yang memicu kepanikan massal.
Dela Rosa dituduh sebagai pelaku tidak langsung atas kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang narkoba berdarah era Presiden Rodrigo Duterte. Aksi pelariannya bermula saat ia muncul mendadak di Senat pada Senin lalu untuk memberikan suara kunci dalam pemilihan Ketua Senat, yang berujung pada aksi kejar-kejaran dramatis dengan agen Biro Investigasi Nasional (NBI).
Situasi mencapai titik didih pada Rabu malam ketika setidaknya sepuluh letusan senjata api terdengar di lantai dua Gedung Senat sekitar pukul 19.46 waktu setempat. Insiden ini diduga kuat merupakan bagian dari skenario rekayasa untuk menciptakan celah keamanan yang memungkinkan sang senator keluar dari kepungan petugas.
“Petugas keamanan telah mengonfirmasi bahwa Senator Bato tidak lagi berada di gedung ini,” ungkap Presiden Senat Filipina Alan Peter Cayetano dalam konferensi pers darurat pada Kamis (14/5/2026).
Pernyataan Cayetano tersebut sekaligus mengonfirmasi kegagalan otoritas keamanan Filipina dalam mengeksekusi surat perintah penangkapan ICC nomor 05-012/A/MK-ICC/2026. Hingga berita ini diturunkan, keberadaan pria berusia 64 tahun yang dikenal sebagai arsitek perang narkoba tersebut masih misterius dan memicu rapat darurat di istana kepresidenan.
Kemunculan Dela Rosa di Senat meski berisiko ditangkap bukanlah tanpa alasan strategis, melainkan untuk mengamankan suara ke-13 guna mendudukkan sekutu Duterte sebagai pimpinan dewan. Langkah ini dinilai krusial karena Senat akan menjadi hakim dalam sidang pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte yang sedang berlangsung di tingkat parlemen.
“Dela Rosa memegang peran kunci dalam implementasi ‘perang melawan narkoba’ di bawah administrasi mantan Presiden Duterte, bertanggung jawab atas komando dan arahan atas polisi,” tegas Ritz Lee Santos III, Direktur Eksekutif Amnesty International Filipina.
Meskipun Dela Rosa sempat memohon bantuan rakyat melalui siaran langsung di media sosial sebelum menghilang, tekanan internasional terus menguat agar Manila segera menyerahkannya ke Den Haag. Presiden Marcos Jr. kini menghadapi ujian berat dalam menjaga kedaulatan hukum nasional di tengah tarikan kepentingan politik dinasti Duterte yang masih mengakar kuat di institusi legislatif. ***
