Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah telah mengirim 10 nama calon pahlawan nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). Pernyataan itu ia sampaikan di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026). Gelar tersebut rencananya diberikan pada Hari Pahlawan, 10 November 2026, tetapi daftar nama belum diumumkan.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menyebut berkas dikirim secara formal dua hari sebelumnya. Dewan Gelar akan meneliti kembali sebelum meneruskannya ke Presiden. "Secara formal sudah kami kirimkan ke Dewan Gelar terakhir dua hari yang lalu untuk kemudian tentu diteliti kembali sekali lagi oleh Dewan Gelar sebelum diteruskan ke Presiden," katanya.
Soal siapa saja sepuluh tokoh itu, Gus Ipul belum mau merinci. Ia hanya memastikan mereka berasal dari beragam latar belakang. "Nanti disampaikan pada waktunya," tuturnya. Keputusan akhir tentang siapa yang menerima gelar pahlawan nasional, menurut dia, ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Satu nama sudah dibenarkan. Ekonom Raden Mas Margono Djojohadikusumo, kakek Presiden Prabowo, masuk dalam daftar usulan. Gus Ipul menyebut semua yang memenuhi syarat diteruskan ke Dewan Gelar, termasuk Margono. Usulan itu datang dari masyarakat dan pemerintah daerah.
Pengajuan Margono bermula dari Seruan Eling Banyumasan, paguyuban yang memiliki keterkaitan dengan Banyumas. Mereka mengajukannya sejak Maret 2025, lalu usulan dievaluasi dan dilengkapi persyaratannya di tingkat provinsi. Rekomendasi Gubernur Jawa Tengah diteruskan ke Kementerian Sosial pada 6 April 2026.
Nama lain yang ikut diusulkan adalah wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin, yang dibunuh pada era Orde Baru. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam mengusulkannya, dan menegaskan bahwa usulan memang harus datang dari masyarakat. Prosesnya, kata Agus, sudah berjalan dari daerah ke pusat. Ia belum menyebut apakah Udin diusulkan tahun ini atau tahun depan.
Di Istana, Prabowo bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membahas nama-nama yang diusulkan pada Rabu (4/11/2026). Fadli menyampaikan rekomendasi Dewan GTK soal pemberian gelar pahlawan nasional untuk peringatan Hari Pahlawan 2026.
Menurut keterangan Sekretariat Kabinet, rekomendasi itu melalui penelitian berjenjang. Prosesnya dimulai dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) tingkat kabupaten/kota dan provinsi, lalu Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) Kementerian Sosial. Hasilnya dibahas dalam sidang Dewan GTK sebelum diserahkan kepada Presiden.
Sekretariat Kabinet menyebut pertemuan tersebut bagian dari proses negara menghargai jasa dan pengabdian para tokoh bangsa, "serta menjaga penghormatan terhadap sejarah perjuangan Indonesia."
