NusantaraMerdeka.id - Tanjung Priok pernah menjadi tempat bersandarnya kapal perang Iran dalam misi perdamaian, tetapi kini pelabuhan utama Indonesia itu disebut dalam laporan Iran International sebagai dugaan target operasi Unit 4000 Garda Revolusi Iran (IRGC). Klaim tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari pemerintah Indonesia, sementara Kedutaan Besar Iran di Jakarta telah membantah laporan yang menyebut adanya rencana operasi maritim di Asia.
Kontras itu menjadi sorotan setelah laporan Iran International terbit pada 31 Agustus 2026. Laporan tersebut menyebut Unit 4000 merencanakan serangan terhadap pelayaran di Asia Timur, dengan Selat Malaka dan Tanjung Priok disebut dalam narasinya.
Dari Misi Perdamaian hingga Klaim Tanjung Priok Jadi Sasaran
Empat tahun sebelum nama Tanjung Priok muncul dalam laporan tersebut, hubungan Indonesia dan Iran justru terlihat dalam konteks berbeda. Pada November 2022, kapal perang Iran IRINS Dena-75 bersandar di Tanjung Priok dalam misi perdamaian.
Komandan kapal saat itu, F Fattahi, menyebut misi tersebut bertujuan mengamankan jalur lalu lintas internasional, khususnya bagi kapal-kapal komersial Iran. Kehadiran kapal perang Iran di pelabuhan Indonesia kala itu berlangsung sebagai bagian dari aktivitas maritim yang disebut berkaitan dengan keamanan pelayaran.
Kini, pelabuhan yang sama disebut dalam laporan sebagai lokasi yang diduga masuk dalam rencana operasi Unit 4000. Namun, perubahan narasi tersebut belum disertai bukti terbuka yang mengonfirmasi bahwa Tanjung Priok benar-benar menjadi target.
Kedubes Iran Bantah Laporan Unit 4000
Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta kemudian membantah laporan tersebut. Pernyataan resmi Kedubes dimuat Sindonews pada Jumat, 25 September 2026, hampir empat pekan setelah laporan awal beredar.
Kedubes menolak seluruh klaim dalam laporan yang mereka sebut berjudul "Iran Sedang Mempersiapkan Operasi Maritim di Asia, dengan Fokus pada Selat Malaka dan Tanjung Priok". Menurut Kedubes, informasi tersebut tidak benar, tidak kredibel, tidak transparan, dan tidak dapat diverifikasi.
Bantahan itu juga diarahkan kepada media Indonesia yang ikut memuat ulang laporan Iran International. Kedubes menilai pemuatan ulang informasi tersebut menyimpang dari etika jurnalistik profesional dan berpotensi merusak reputasi media yang memberitakannya.
Kedubes tidak merinci media Indonesia mana saja yang dimaksud. Dalam pernyataannya, Kedubes juga tidak menyebut nama pejabat yang menandatangani bantahan maupun langkah lanjutan yang akan ditempuh.
Ahlulbait Indonesia Lebih Dulu Membantah
Sebelum bantahan Kedubes Iran terbit, organisasi yang namanya ikut diseret dalam laporan tersebut telah lebih dulu memberikan klarifikasi. Ketua Umum Ahlulbait Indonesia (ABI) Zahir Yahya pada 13 September 2026 menyatakan dirinya dan Abdullah Assegaff tidak memiliki keterlibatan dengan IRGC, termasuk Unit 4000.
Sehari kemudian, ABI menyampaikan hak jawab melalui akun Instagram. ABI mempertanyakan penggunaan sumber anonim dan menegaskan bahwa informasi yang dikutip media lain tidak otomatis berubah menjadi fakta yang telah terverifikasi.
ABI juga menyayangkan tidak adanya kesempatan konfirmasi sebelum nama tokohnya disebut dalam pemberitaan. Posisi ini memperlihatkan bahwa sejak awal terdapat pihak yang membantah bagian-bagian penting dari laporan tersebut.
Klaim Komandan Unit 4000 Masih Diperdebatkan
Polemik kemudian berkembang dengan klaim baru dari Iran International. Media tersebut menyebut komandan Unit 4000, Rahman Moghaddam, selamat dari serangan Israel dan kini memimpin perencanaan operasi di Selat Malaka dan Selat Bangka.
Klaim itu berlawanan dengan pengungkapan Israel pada April 2026. Mossad, Shin Bet, dan militer Israel saat itu menyebut Moghaddam sebagai kepala Unit 4000 yang terkena serangan Angkatan Udara Israel pada awal Operasi Rising Lion.
Iran International juga mengutip sumber anonim yang menyebut Unit 4000 merekrut warga non-Iran agar Teheran dapat menyangkal keterlibatan apabila operasi terbongkar. Rincian mengenai dugaan rekrutan tersebut juga masih bersandar pada informan tanpa nama.
Karena itu, informasi mengenai dugaan operasi Unit 4000 di Indonesia perlu dibedakan dari fakta yang telah dikonfirmasi. Sampai titik ini, klaim mengenai Tanjung Priok sebagai target belum mendapat pengesahan terbuka dari otoritas Indonesia.
Pertahanan Siber Indonesia Ikut Disorot
Polemik tersebut muncul bersamaan dengan perhatian terhadap kemampuan Indonesia menghadapi ancaman di ruang digital. Pengamat pertahanan Laksamana Muda TNI (Purn.) Surya Wiranto menilai peperangan elektronik kini semakin bergeser ke ranah siber.
"Kita agak tertinggal sedikit ya dari negara lain, tapi kita berusaha untuk tetap menyesuaikan," kata Surya dalam program One on One SINDOnews pada 16 September 2026.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sekitar 5,16 miliar anomali trafik internet sepanjang 2025. Angka tersebut setara dengan rata-rata 182 potensi serangan siber per detik.
Namun, anomali trafik tidak otomatis berarti serangan siber. Data tersebut menunjukkan adanya aktivitas yang perlu dipantau, tetapi tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa laporan mengenai Unit 4000 berkaitan dengan serangan siber terhadap Indonesia.
Kapasitas pemantauan BSSN yang disebut belum mencapai 10 persen dari seluruh trafik internet nasional juga menjadi bagian dari pembahasan mengenai kesiapan pertahanan digital. Persoalan ini berbeda dengan klaim operasi Unit 4000, yang hingga kini belum dikonfirmasi pemerintah Indonesia.
Pemerintah Indonesia Belum Mengonfirmasi Tanjung Priok Jadi Target
Hingga Senin, 5 Oktober 2026, belum ditemukan konfirmasi resmi pemerintah Indonesia bahwa Tanjung Priok benar-benar menjadi target Unit 4000. Tanggapan terbuka dari Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara, TNI, maupun BSSN terkait klaim tersebut juga belum ditemukan dalam penelusuran yang disebut dalam naskah.
Di sisi lain, Kedubes Iran di Jakarta telah menyampaikan bantahan dan menilai penyebaran laporan tersebut dapat merusak hubungan historis dan bersahabat antara Iran dan Indonesia. Klaim mengenai dugaan target di Tanjung Priok dengan demikian masih berada pada wilayah informasi yang diperdebatkan, bukan fakta yang telah dikonfirmasi.
Sementara itu, situasi geopolitik di Timur Tengah masih berkembang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan aksi militer terhadap Iran dapat berlanjut setelah pemilu sela 3 November apabila proses negosiasi gagal.
