Ragam

Vape Haram, MUI Terbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan vape haram lewat Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa itu ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 H, karena vape dinilai membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan.

Fatwa ini tidak berhenti pada pengguna. MUI juga mengharamkan produksi dan jual beli vape, serta penyalahgunaan perangkat itu untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Menurut MUI, alasan hukum vape haram dijelaskan dalam dua lapis. Pertama, produk ini membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Kedua, larangan dipakai sebagai langkah pencegahan (sadd al dzariah), agar vape tidak menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika dan zat adiktif.

Dalam fatwa, rokok elektrik didefinisikan sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber lain yang memanaskan zat berisi nikotin, gliserin, dan penambah rasa hingga menghasilkan uap (aerosol) untuk dihirup. Nikotin sendiri disebut senyawa alkaloid yang bisa berasal dari tanaman tembakau atau hasil sintesis. Zat ini berefek pada sistem saraf, bersifat adiktif, dan berdampak negatif bagi kesehatan.

Selain menetapkan hukum, MUI menyodorkan 12 rekomendasi. Kepada Presiden dan DPR, MUI meminta segera disusun undang-undang yang melarang vape lengkap dengan sanksinya. Presiden juga diminta cepat mengendalikan peredaran rokok elektrik, sementara pemerintah diminta mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian, lembaga, dan badan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

Sejumlah instansi mendapat tugas spesifik:

  • Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik dengan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan produk vape dan memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta aparat penegak hukum.
  • Kementerian Perindustrian diminta melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinannya.
  • Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan dan pencegahan penyalahgunaan produk.
  • BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup celah peredaran narkoba lewat vape dan menindak tegas penyalahgunaannya, dari produksi, penyimpanan, distribusi, sampai konsumsi.

Rekomendasi lain menyasar masyarakat. Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diminta meningkatkan edukasi soal haramnya rokok elektrik beserta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya. Masyarakat diminta menghindari vape dan ikut melindungi anak dan remaja dari paparan serta ketergantungan nikotin.

Seluruh pemangku kepentingan juga diminta rutin mengevaluasi efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.

Fatwa berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki bila di kemudian hari diperlukan penyempurnaan. Semua pihak diimbau menyebarluaskannya.

Dokumen fatwa ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.