Nasional

KPK Siap Patuhi UU Perampasan Aset yang Baru Disahkan DPR

Pemerintah dan DPR RI setujui UU Perampasan Aset - dok Humas MenpanRB
Pemerintah dan DPR RI setujui UU Perampasan Aset - dok Humas MenpanRB

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mematuhi Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang baru disahkan DPR RI. Lembaga antirasuah itu menegaskan posisinya sebagai pelaksana undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026), tak lama setelah UU Perampasan Aset diketok di rapat paripurna.

"KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang," ujar Budi.

Sejalan dengan Semangat Pemberantasan Korupsi

Menurut Budi, pengesahan UU ini selaras dengan semangat KPK dalam memberantas korupsi. Ia menyebut KPK tidak memandang pemberantasan korupsi sebatas penegakan hukum. Pemulihan keuangan negara secara optimal juga menjadi tujuan.

Meski begitu, KPK belum langsung menerapkan aturan baru tersebut. Budi mengatakan lembaganya akan lebih dulu mempelajari dan menganalisis setiap pasal. Langkah ini untuk memetakan pasal mana saja yang bersinggungan langsung dengan tugas dan fungsi KPK.

"Karena memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK juga concern soal itu, concern soal optimalisasi asset recovery," tutur Budi.

Pemulihan Aset Lewat Uang Pengganti dan TPPU

Asset recovery adalah upaya mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara. Budi mencontohkan, setiap penindakan KPK selama ini berujung pada pemulihan aset lewat hukuman pidana uang pengganti.

Ada jalur lain yang juga kerap ditempuh. Dalam urusan perampasan aset, kata Budi, KPK sering menjerat tersangka korupsi dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Cara ini dipakai agar kerugian keuangan negara bisa dipulihkan lebih maksimal.

"Bahkan KPK sering kali tidak berhenti dengan pengenaan tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, pengalihbentukan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPU," imbuhnya.

TPPU sendiri adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang diperoleh dari tindak pidana, misalnya dengan mengubah bentuk atau mengalihkan kepemilikannya. Karena itulah pasal ini kerap dipakai bersamaan dengan pasal korupsi.

Delapan Belas Tahun di DPR

UU Perampasan Aset disahkan dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini datang setelah 18 tahun rancangannya berproses.

Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Hadir pula Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Sebelum mengetok palu, Puan meminta persetujuan peserta rapat. "Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanyanya.

"Setuju," jawab forum paripurna serempak.

Puan menegaskan UU tersebut disahkan tanpa paksaan. Ia mengaku bersyukur beleid ini akhirnya rampung.

"Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang," kata Puan.