Nasional

ICW Adukan Puan dan Habiburokhman ke MKD soal Draf RUU Perampasan Aset Tak Dibuka

Pemerintah diwakili WamenHum dan Wamensesneg menyerahkan pendapat pemerintah kepada Perwakilan DPR RI dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026)
Pemerintah diwakili WamenHum dan Wamensesneg menyerahkan pendapat pemerintah kepada Perwakilan DPR RI dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026)

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada Kamis (19/11/2026), atas dugaan pelanggaran etik terkait tidak dibukanya draf RUU Perampasan Aset kepada publik.

Pengaduan itu disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari yang sama dengan pengesahan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mewakili koalisi masyarakat sipil yang melapor. Menurut dia, inti persoalannya ada pada akses dokumen.

"Hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua DPR dan ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset," kata Ibrahim.

Akses Draf Tak Pernah Terbuka

Ibrahim menilai DPR mengabaikan prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan RUU tersebut. Prinsip ini menuntut masyarakat punya kesempatan nyata untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan atas masukannya. Syarat paling dasarnya adalah masyarakat bisa membaca rancangan yang sedang dibahas.

Di titik itulah, kata Ibrahim, koalisi tersandung. Hingga undang-undang disahkan, pihaknya tidak bisa mengakses draf RUU.

"Sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website-website milik DPR," ujarnya.

ICW juga membantah klaim pimpinan DPR dan pimpinan Komisi III yang menyebut pembahasan RUU berlangsung transparan. Ibrahim mengungkapkan, ICW belum pernah diajak berdiskusi soal perumusan RUU ini.

"Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini," tegasnya.

Tindak Lanjut dari Somasi

Pengaduan ke MKD ini bukan langkah pertama. Ibrahim menyebut laporan tersebut merupakan kelanjutan dari somasi yang dilayangkan koalisi pada 16 November 2026, tiga hari sebelum RUU disahkan.

Sekretariat MKD, kata Ibrahim, sudah menerima pengaduan tersebut. Koalisi advokasi perampasan aset kini menunggu langkah berikutnya dari MKD, yaitu apakah laporan diproses dan dibawa ke persidangan etik.

MKD adalah alat kelengkapan DPR yang berwenang menangani dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan, termasuk pimpinan. Sanksi yang dapat dijatuhkan bergantung pada tingkat pelanggaran yang terbukti.

Koalisi berharap MKD tidak berhenti pada penerimaan berkas.

"Kami berharap, koalisi advokasi perampasan aset berharap tim daripada Mahkamah Kehormatan Dewan dapat menindaklanjuti laporan kami dan memberikan sanksi terkait dengan dugaan tidak disebarluaskannya rumusan undang-undang perampasan aset," ungkap Ibrahim.

Disahkan di Rapat Paripurna

Pada hari yang sama, DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13, Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027.

Puan Maharani yang memimpin sidang meminta persetujuan anggota di Kompleks Parlemen Senayan.

"Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?" kata Puan.

"Setuju," seru anggota yang hadir.

Hingga naskah ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Puan Maharani maupun Habiburokhman atas pengaduan ICW tersebut.