Nasional

Calon Wapres Pengganti Gibran: Tenggat Usulan Prabowo Jatuh Kemarin, Siapa Dua Nama?

Sufmi Dasco Ahmad dihampiri anggota DPR - dok KumparnNews
Sufmi Dasco Ahmad dihampiri anggota DPR - dok KumparnNews

Jakarta - Tenggat pengusulan calon Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan MPR jatuh pada Kamis (19/11/2026), kemarin. Presiden Prabowo Subianto semestinya sudah menyerahkan dua nama beserta kelengkapan persyaratannya.

Pemilihan dan pelantikan Wapres pengganti dijadwalkan pada 9 Desember 2026. Sesuai aturan, usulan Presiden harus masuk 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR digelar.

Hingga kini, nama yang diusulkan belum menjadi bahan yang bisa dipastikan dalam keterangan yang dirujuk naskah ini. Pertanyaannya masih sama: siapa dua nama yang dipilih Prabowo?

Cara Menghitung Tenggat 14 Hari Kerja

Pakar kepemiluan Titi Anggraini menjelaskan, tenggat itu dihitung berdasarkan ketentuan 14 hari kerja sebelum sidang paripurna untuk memilih Wapres.

"Presiden harus mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat Kamis, 19 November 2026," kata Titi dalam keterangannya.

Dasarnya Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya. Pasal itu mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon Wapres dan kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Titi menekankan, hitungan itu memakai hari kerja, bukan hari kalender. Sabtu dan Minggu tidak masuk hitungan. Hari pelaksanaan sidang juga tidak dihitung.

Penghitungannya mundur dari hari kerja terakhir sebelum sidang. Dalam paparan Titi, 8 Desember 2026 adalah H-1, sedangkan 19 November 2026 menjadi H-14.

"Penghitungan dilakukan mundur dari hari kerja sebelum sidang, 8 Desember adalah H-1 dan 19 November adalah H-14," jelas Titi.

Ia juga menyoroti perbedaan redaksi antara UU MD3 dan Tata Tertib MPR. UU MD3 memakai frasa "paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum". Tata Tertib MPR memakai frasa "paling lama 14 (empat belas) hari sebelum".

Menurut Titi, ketentuan di Tata Tertib MPR harus dibaca selaras dengan tenggat di UU MD3. Artinya, batas waktu yang dipegang tetap 19 November 2026.

Dua Nama dan Kelengkapan Persyaratan

Aturan ini punya dua kewajiban sekaligus. Presiden tidak cukup menyodorkan satu figur. Ia harus mengusulkan dua nama, lengkap dengan berkas persyaratan masing-masing calon.

Skema dua calon ini bersumber dari konstitusi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebut, jika terjadi kekosongan Wapres, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pemilihan oleh MPR itu harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.

Artinya, MPR hanya memilih di antara nama yang diajukan Presiden. Pimpinan MPR tidak menentukan sendiri calon yang akan dipilih.

Nama-nama yang Beredar

Sejumlah nama sudah lebih dulu beredar sebagai kandidat. Lima di antaranya Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR), Ahmad Muzani (Ketua MPR), Sudaryono (Kepala BGN), Prasetyo Hadi (Menteri Sekretaris Negara), dan Sugiono (Menko PMK).

Kelimanya kader Partai Gerindra.

Selain mereka, nama Yusril Ihza Mahendra juga beredar. Ia kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Nama-nama itu sebatas kabar yang beredar. Naskah ini tidak memuat pernyataan resmi dari Istana maupun pimpinan MPR yang menyebut siapa saja yang masuk daftar usulan.

Karena tenggat sudah lewat, perhatian kini tertuju ke pimpinan MPR. Merekalah yang menerima usulan Presiden, sebelum Sidang Paripurna MPR memilih Wapres pengganti pada 9 Desember 2026.