Ragam

Rencana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tuai Penolakan, Kemenhut Sebut Perlu Kajian Ilmiah

Badak Jawa
Badak Jawa

Wacana memindahkan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan dari DPR hingga pemerintah daerah. Kementerian Kehutanan menegaskan kelayakan Alas Purwo sebagai habitat kedua belum bisa dipastikan dan masih butuh kajian ilmiah.

Gagasan itu dilontarkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyampaikannya dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).

Alasan Hashim adalah ancaman bencana alam. Menurut dia, Ujung Kulon rawan gempa dan tsunami, ditambah efek letusan Gunung Anak Krakatau yang sempat erupsi pada September lalu.

"Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah," kata Hashim.

Dibiayai Skema Pendanaan Konservasi

Hashim menyebut Alas Purwo berada di ujung timur Pulau Jawa, berhadapan dengan Pulau Bali. Ke sana, katanya, sejumlah badak jawa akan dipindahkan.

Soal biaya, ia menyebut relokasi akan memakai skema pendanaan konservasi. Hashim optimistis akan ada lembaga donor atau investor yang tertarik. Ia merujuk pada 57 taman nasional di Indonesia yang bisa dikembangkan lewat kerja sama pendanaan, seperti yang pernah dijalin dengan Norwegia.

Kemenhut: Belum Ada Kepastian

Kementerian Kehutanan lebih berhati-hati. Lewat akun Instagram resmi TN Ujung Kulon, Minggu (15/11/2026), kementerian menyatakan gagasan itu masih memerlukan kajian ilmiah dan penilaian menyeluruh. Kajian tersebut untuk memastikan kawasan benar-benar mampu mendukung keselamatan dan keberlangsungan hidup badak jawa.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan pencarian habitat kedua bukan hal baru. Sejak 1980-an, Gunung Honje, kawasan yang kini bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan Cikepuh pernah dibahas sebagai calon habitat alternatif.

Perlindungan di Ujung Kulon, tegasnya, tetap berjalan dan diperkuat. "Penguatan perlindungan habitat utama dan pengembangan habitat kedua merupakan dua upaya yang perlu berjalan beriringan," ujar Ristianto.

Ia menambahkan, menyelamatkan badak jawa bukan sekadar memindahkan satwa. Perlu perencanaan matang, dasar ilmiah yang kuat, dan komitmen bersama.

DPR Minta Proses Dihentikan Sementara

Di Senayan, respons keras datang dari Komisi IV. Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menyebut Ujung Kulon sebagai satu-satunya habitat badak jawa di dunia. Ia menilai perlu penelitian mendalam tentang mengapa satwa purba itu bisa bertahan dari dampak letusan Krakatau hingga pemanasan global.

Alex, politikus PDIP, meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengambilan keputusan. Kajian ilmiah, risiko ekologis, dan aspek pendanaan, katanya, harus dibuka ke publik lebih dulu. Menurut dia, melempar wacana tanpa kajian mendalam bisa memicu kemarahan dunia.

Anggota Komisi IV Daniel Johan menolak tegas. Populasi badak jawa diperkirakan hanya 87–100 ekor, dan IUCN mengategorikannya sangat terancam punah. Bagi Daniel, ide ini terlalu berisiko.

Ia juga menyoroti perbedaan lingkungan. Alas Purwo, kata Daniel, kering, panas, dan terbuka, sedangkan Ujung Kulon lembap, teduh, dan basah. Badak jawa, menurutnya, butuh air dan lumpur untuk berendam dan kulitnya tidak dirancang untuk terpapar terik matahari seperti badak Afrika.

Daniel menambahkan, belum pernah ditemukan jejak badak bercula satu di Alas Purwo. Ia juga menyinggung adanya individu badak yang dipindahkan dari habitat aslinya ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) dan akhirnya mati.

Penolakan juga datang dari Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi, organisasi mahasiswa, Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon, sejumlah kepala desa, serta warga setempat, kata Daniel.

Wagub Banten: Badak Aset dan Identitas Banten

Dari Banten, Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan keberatan saat ditemui di Kota Serang, Senin (16/11/2026). Ia berencana memanggil pihak TNUK.

Dimyati mengaku belum tahu detail persoalan di Ujung Kulon. Namun ia menilai badak adalah aset sekaligus identitas daerah. "Kalau nggak ada badak ya bukan Banten nih," katanya. Ia mempertanyakan alasan pemindahan, apakah karena pengelolaan dianggap tidak mampu.

Ia juga ingin Ujung Kulon menjadi taman margasatwa yang bisa dilihat publik, bukan hanya hutan belantara dengan jumlah badak yang dihitung dari kamera jebak.

Hingga Selasa (17/11/2026), Kementerian Kehutanan belum memutuskan apa pun soal relokasi, dan gagasan itu masih berstatus wacana yang menunggu kajian ilmiah.