Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan aturan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Polri mengakui aturan itu terbit antara lain karena sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan digelar.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu (18/11/2026). Ia menyebut pertimbangan itu masuk dalam alasan penerbitan perpol. "Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya," kata Isir.
Perpol ini disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026. Isinya mengubah Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Menurut Isir, ada sembilan poin perubahan dan penambahan norma.
Anggota Majelis Boleh Dua Tingkat di Bawah
Perubahan yang paling disorot ada di Pasal 42 ayat (3). Aturan lama menyatakan anggota KKEP harus berpangkat sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar. Aturan baru memberi tiga opsi: setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah.
Artinya, perwira yang pangkatnya satu atau dua tingkat di bawah terduga pelanggar kini bisa duduk di majelis. Ketentuan serupa berlaku untuk KKEP Banding lewat perubahan Pasal 74 ayat (3).
Isu pangkat majelis sebelumnya sudah ramai. Komisi III DPR meminta sidang etik Listyo Sigit dipimpin jenderal bintang empat. Sesuai Perpol Nomor 7 Tahun 2022, ketua majelis harus berpangkat dan berjabatan lebih tinggi atau setidaknya setara dengan terduga pelanggar.
Sidang Bisa Daring, Patsus Dipangkas
Pasal 59 ayat (2) juga berubah. Terduga pelanggar wajib hadir di sidang KKEP, baik langsung maupun lewat media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP. Dengan begitu, sidang etik kini bisa digelar daring.
Aturan soal penempatan khusus (patsus) ikut direvisi. Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 109 ayat (1) huruf d sebelumnya mengatur patsus paling lama 30 hari kerja. Kini batasnya 20 hari kalender sejak pelanggar ditempatkan di tempat khusus, mengikuti ketentuan KUHAP.
Batas waktu surat panggilan pun berubah. Pasal 19 ayat (5) sebelumnya mewajibkan surat panggilan dan surat permohonan kesediaan disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan. Sekarang jadi tiga hari kalender. Isir menjelaskan, Sabtu dan Minggu ikut dihitung. Tenggat itu otomatis lebih pendek.
Pengajuan banding juga dipersempit. Aturan lama memberi hak banding kepada pelanggar, suami atau istri, anak, maupun orang tua pelanggar. Setelah perubahan, hanya pelanggar yang boleh mengajukan banding.
Audit Investigasi dan Syarat Mundur
Pasal 15 mendapat ayat baru, yakni ayat (4a). Berdasarkan laporan hasil audit investigasi, Polri wajib menggelar gelar perkara. Forum itu melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.
Perubahan lain ada di Pasal 111 ayat (2) huruf c. Pasal ini mengatur syarat mengundurkan diri bagi pelanggar yang terancam pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Rumusan lama menyebut tidak melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lima tahun. Versi baru lebih tegas, yaitu tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. Isir menjelaskan, ancaman pidana di atas lima tahun masuk kategori sanksi administrasi PTDH.
Kasus Penyadapan di Balik Sidang
Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka sudah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Dugaan penyadapan itu dilaporkan sudah berlangsung sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11).
Polri telah menyidangkan dua tersangka lain. KKEP menjatuhkan sanksi PTDH kepada Ahrie Sonta pada 10 November dan kepada Eko Hadi pada 17 November. Sidang etik Listyo Sigit dijadwalkan pekan depan.