Pendidikan anggota DPR periode 2024–2029 jadi bahan perdebatan warganet di media sosial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat 211 dari 580 anggota tidak mencantumkan riwayat pendidikan, sementara 63 orang lulusan SMA atau sederajat.
Perbincangan ini mencuat setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari kursi Wakil Presiden pada 12 November 2026. Sebagian warganet mengaitkannya dengan polemik keabsahan ijazah. Gibran sendiri menegaskan pengunduran dirinya tidak berhubungan dengan polemik itu.
Sebaran Pendidikan 580 Anggota Dewan
Warganet menyoroti dua hal. Pertama, ada anggota dewan yang berpendidikan terakhir SMA. Kedua, banyak legislator tidak mencantumkan riwayat pendidikan saat mendaftar ke KPU.
Data BPS memperlihatkan angka yang sejalan dengan sorotan kedua. Berikut rinciannya:
- Tidak menyebutkan riwayat pendidikan: 211 orang (36,38 persen)
- Sarjana (S1): 155 orang (26,72 persen)
- Magister (S2): 119 orang (20,52 persen)
- SMA/sederajat: 63 orang (10,85 persen)
- Doktor (S3): 29 orang (5 persen)
- Diploma III (D3): 3 orang (0,52 persen)
Jika dijumlahkan, 303 anggota tercatat bergelar S1 hingga S3. Kategori "tidak menyebutkan" hanya berarti data pendidikannya tidak tersedia dalam sumber tersebut. Angka itu tidak otomatis menunjukkan tingkat pendidikan mereka rendah.
Nama-nama Lulusan SMA dan Paket C
Di media sosial beredar daftar anggota DPR yang tercatat berpendidikan setingkat SMA atau Paket C. Daftar itu merujuk data KPU dan situs resmi DPR RI. Sejumlah nama di dalamnya antara lain:
- Iyeth Bustami, Paket C
- Jamal Mirdad, Paket C di PKBM Santika
- Melly Goeslaw, SMA BPI 1 Bandung
- Rachel Maryam Sayidina, SMA Negeri 19 Bandung
- Ahmad Dhani Prasetyo, SMAN 2 Surabaya
- Nafa Urbach, SMU PGRI 6
- Obon Tabroni, SMA Negeri 3 Karawang
Mulan Jameela juga masuk daftar. Ia tercatat masuk parlemen dengan ijazah SMA sebelum meraih gelar sarjana. Daftar lengkap yang beredar memuat puluhan nama, termasuk lulusan SMA di berbagai daerah serta beberapa lulusan sekolah kejuruan dan madrasah.
Perlu dicatat, lulusan SMA sah menjadi caleg. Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu mensyaratkan pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
Syarat Minimal Berkali-kali Digugat
Aturan itu pernah dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohonnya dua warga negara, Nanda Yuniza Eviani dan Muhammad Rafli Nur Rahman. Keduanya menilai syarat SMA belum menjamin kapasitas intelektual dan kemampuan analisis anggota legislatif.
Menurut para pemohon, kualitas pendidikan berpengaruh pada mutu undang-undang. Mereka menyebut undang-undang yang lemah bisa tumpang tindih, diskriminatif, hingga tidak menjawab kebutuhan publik. Keduanya juga mengaku resah karena produk legislasi DPR dan DPRD kerap bermasalah dan berulang kali dibatalkan MK, seperti dikutip dari situs MK.
Dalam petitumnya, mereka meminta syarat pendidikan anggota DPR dan DPRD dinaikkan menjadi minimal S1. Perkara itu tercatat dengan nomor 162/PUU-XXIII/2025 dan berujung penarikan permohonan. MK mengabulkan penarikan tersebut dalam sidang pada 16 Oktober 2025.
Gugatan serupa dari pemohon lain pernah ditolak. Pada September 2025, MK menolak permohonan Hanter Oriko Siregar yang meminta syarat minimal S1 untuk capres-cawapres, caleg, hingga calon kepala daerah. MK menilai tidak ada masalah konstitusionalitas pada norma tersebut. Pada 2026, MK juga menyatakan tidak dapat diterima gugatan Ardi Usman (perkara 124/PUU-XXIV/2026) yang meminta caleg DPR minimal berpendidikan S2.
Terbaru, Komisi II DPR menyatakan akan mengkaji gugatan syarat ijazah SMA capres-cawapres. Gugatan-gugatan terkait pemilu itu akan dibahas dalam penyusunan RUU Pemilu, menurut laporan CNN Indonesia pada 22 Oktober 2026.