Mancanegara

Blok Oposisi Israel Tolak Pemerintahan Persatuan dengan Netanyahu, Tuding Ada “Upaya Kudeta”

Eisenkot dan Netanyahu
Eisenkot dan Netanyahu

Blok oposisi Israel yang diberi mandat membentuk pemerintahan baru di bawah Gadi Eisenkot menolak membentuk pemerintahan persatuan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Penolakan itu muncul setelah terungkap dugaan keterlibatan kantor Netanyahu dalam upaya memengaruhi pemilu Israel.

Sumber dari kubu Partai Yashar pimpinan Eisenkot menyampaikan hal itu kepada penyiar publik Israel, KAN, Senin (16/11/2026). Menurut mereka, pengungkapan tersebut praktis menutup peluang kerja sama dengan Partai Likud yang dipimpin Netanyahu.

Kubu Eisenkot menyebut dugaan campur tangan itu sebagai "upaya kudeta".

Tuntutan Pemecatan Dua Kepala Lembaga

Blok oposisi tak berhenti pada penolakan. Mereka juga menuntut pemecatan Kepala Shin Bet David Zini dan Kepala Mossad Roman Gofman.

Saat ini Eisenkot sedang menyusun koalisi untuk membentuk pemerintahan Israel berikutnya. Blok yang ia pimpin mencakup partai-partai oposisi yang dipimpin Naftali Bennett, Yair Golan, dan Avigdor Lieberman.

Pintu pemerintahan persatuan sebenarnya sudah menyempit sebelum pengungkapan terbaru. Menurut KAN, peluang itu makin tertutup setelah Netanyahu menyerang partai-partai Arab dalam upacara pelantikan anggota Knesset, parlemen Israel, pekan lalu.

Ketegangan bertambah ketika Gofman berkunjung ke Amerika Serikat (AS) untuk membahas Iran. Eisenkot disebut tidak diberi tahu soal lawatan itu. Padahal, ia bertemu Netanyahu hanya beberapa jam sebelum Gofman berangkat.

Penangkapan Aktivis Partai Arab

Pemicu terbaru adalah laporan Channel 12 pada Minggu (15/11/2026). Stasiun televisi itu mengungkap dugaan keterlibatan kantor Netanyahu dalam penangkapan seorang aktivis partai Arab, United Arab List (Ra'am), pada hari pemungutan suara, 27 Oktober.

Hasil penyelidikan Channel 12, sebagaimana dilaporkan Anadolu Agency, menyebut kantor Netanyahu memberikan informasi kepada polisi. Informasi itu kemudian menjadi dasar penangkapan sang aktivis.

Ada satu detail yang menarik perhatian. Seorang petugas intelijen disebut sempat memperingatkan polisi agar memeriksa dulu kredibilitas sumber informasi tersebut. Polisi tetap melanjutkan penyelidikan. Sumber informasi itu belakangan diidentifikasi sebagai mantan ajudan di kantor perdana menteri.

Permintaan Sadap Ditolak Jaksa Agung

Channel 12 juga melaporkan hal lain. Zini disebut meminta izin menyadap lima anggota parlemen Arab pada hari pemungutan suara. Alasannya, dugaan campur tangan asing dalam pemilu.

Permintaan itu ditolak Jaksa Agung Israel Gali Baharav Miara.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari kantor Netanyahu maupun Likud atas tudingan tersebut dalam laporan yang tersedia.