nusantaramerdeka.id — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan terbang ke Washington DC pada 19 Februari 2026 untuk menandatangani Agreement on Reciprocal Tariff (ART) bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah berani ini diambil untuk menyelamatkan produk ekspor unggulan Indonesia dari ancaman tarif global AS sebesar 32 persen yang kini dipangkas menjadi flat 19 persen.
Kesepakatan timbal balik ini bukan sekadar bantuan sepihak, melainkan pakta perdagangan strategis yang menuntut konsesi dari kedua belah pihak. Indonesia berhasil mengamankan tarif nol persen untuk komoditas kunci seperti minyak sawit (CPO), kopi, kakao, teh, dan minyak kelapa. Sebagai imbalannya, Indonesia berkomitmen mengimpor produk energi dan pertanian AS senilai US$ 15 miliar.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kesiapan draf final tersebut usai menghadap Presiden di Istana Negara, Rabu (11/2/2026). “Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara tanggal 19 Februari, dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART,” ujar Airlangga kepada awak media.
Momentum Diplomasi dan Ekonomi
Kunjungan ini juga bertepatan dengan rapat perdana Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif perdamaian global di mana Indonesia memegang peran kunci sebagai anggota tetap. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (10/2/2026) menyatakan bahwa pemerintah ingin memaksimalkan kedua agenda tersebut. “Ini momentum penting memperkuat posisi ekonomi kita,” tegasnya di Jakarta.
Dunia usaha pun menyambut baik kepastian ini di tengah ketidakpastian perang dagang global. Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani dalam wawancara media (12/2/2026) menyebut tanpa ART, ekspor tekstil dan alas kaki nasional akan tertekan hebat oleh tarif tinggi rezim Trump. Bagi industri dalam negeri, penurunan ke angka 19 persen adalah napas baru.
Namun, pemerintah harus waspada terhadap catatan kritis mengenai relaksasi TKDN bagi investor AS. Kebijakan ini berisiko memukul industri manufaktur komponen lokal jika tidak dikelola dengan ketat. Indonesia kini harus bersaing dengan Bangladesh yang sudah lebih dulu meneken kesepakatan serupa dengan tarif nol persen untuk produk berbasis kapas AS. *
