nusantaramerdeka.id — Koalisi raksasa buruh dan petani resmi melumpuhkan India melalui aksi “Bharat Bandh” mulai Kamis, 12 Februari 2026, sebagai protes keras terhadap reformasi ketenagakerjaan dan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Mobilisasi massa skala besar ini diorganisir oleh 10 Serikat Buruh Pusat (CTU) dan Samyukt Kisan Morcha (SKM) di lebih dari 600 distrik.
Aksi yang dimulai tepat pukul 00.00 waktu setempat ini menyasar implementasi penuh 4 Kode Tenaga Kerja tahun 2025 yang dinilai merugikan pekerja. Selain itu, petani menolak keras kesepakatan perdagangan interim India-AS karena khawatir produk murah Amerika Serikat akan membanjiri pasar domestik dan menghancurkan mata pencaharian lokal.
Sekretaris Jenderal All India Trade Union Congress (AITUC), Amarjeet Kaur, menegaskan bahwa aksi ini melibatkan sekitar 300 juta pekerja dari berbagai sektor. “Ini bukan sekadar mogok kerja, ini adalah pertahanan atas hak-hak yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun,” tegas Kaur dalam wawancara dengan media pada 12 Februari 2026.
Kelumpuhan Sektor Vital
Dampak aksi ini sangat terasa pada sektor transportasi dan perbankan nasional. Bus negara di Kerala, Karnataka, dan Odisha dilaporkan berhenti beroperasi total, sementara aksi pemblokiran jalan atau Chakka Jam terjadi di pinggiran New Delhi. Layanan perbankan sektor publik juga terganggu meskipun ATM dan layanan daring tetap berfungsi.
Pemerintah melalui Menteri Perdagangan dan Industri, Piyush Goyal, membela kebijakan tersebut dalam pernyataan resmi pada 11 Februari 2026. Goyal mengeklaim bahwa kesepakatan dengan AS akan dicatat dalam tinta emas sejarah ekonomi dan memastikan sektor sensitif seperti susu serta biji-bijian tetap terlindungi.
Namun, Hannan Mollah selaku Konvenor SKM menyebut kebijakan tersebut sebagai pengkhianatan. Dalam konferensi pers di New Delhi, 11 Februari 2026, Mollah menyatakan bahwa pemerintah telah menyerah pada kepentingan korporasi Amerika dan menuntut Menteri Goyal untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya. *
