nusantaramerdeka.id — Pemerintah Iran secara resmi mulai mengizinkan kapal-kapal komersial untuk melintasi kembali Selat Hormuz setelah periode blokade total yang melumpuhkan pasokan energi dunia. Namun, izin ini diberikan secara selektif dan sangat ketat, di mana aset milik Amerika Serikat serta Israel tetap dilarang keras memasuki jalur air paling kritis di dunia tersebut.
Keputusan strategis ini diambil sebagai langkah kedaulatan Iran dalam mengelola jalur logistik global sekaligus merespons agresi militer yang menewaskan pemimpin tertinggi mereka. Teheran menegaskan bahwa keamanan navigasi hanya dijamin bagi negara-negara yang tidak berafiliasi dengan pihak penyerang, sementara kapal musuh tetap akan menghadapi konsekuensi fatal jika nekat melintas.
Koordinasi Ketat dan Jalur Koridor Aman
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas bagi mitra internasional yang tetap menghormati kedaulatan Iran. Kapal-kapal yang ingin melintas kini diwajibkan melakukan koordinasi radio frekuensi tinggi dan melaporkan jenis muatan mereka secara transparan kepada otoritas Garda Revolusi (IRGC).
“Iran telah mengambil langkah untuk memastikan keamanan pelayaran lewat jalur air ini dan akan melakukan koordinasi yang diperlukan bagi kapal yang tidak berafiliasi dengan pihak agresor,” ujar Masoud Pezeshkian dalam pembicaraan telepon dengan PM Pakistan Shehbaz Sharif, Senin 23 Maret 2026. Penegasan ini dikirimkan melalui surat resmi kepada organisasi maritim internasional (IMO).
Respons Tegas Terhadap Ancaman Global
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menambahkan bahwa akses ini merupakan koridor khusus yang dibuka secara terbatas demi kepentingan logistik kemanusiaan dan energi negara non-konflik. Iran menolak tunduk pada ancaman Amerika Serikat yang sempat memberi ultimatum 48 jam untuk membuka selat secara penuh tanpa syarat.
“Selat itu hanya ditutup untuk kapal-kapal milik musuh kita, negara-negara yang menyerang kita. Untuk negara lain, kapal dapat melewati selat tersebut,” kata Abbas Araghchi pada 23 Maret 2026. Iran memposisikan kebijakan ini sebagai tindakan defensif proporsional atas kerusakan infrastruktur sipil yang dialami Teheran akibat serangan udara sekutu.
Krisis di Selat Hormuz telah menyebabkan harga minyak mentah Brent melonjak hingga 126 dolar AS per barel, yang memicu inflasi energi di berbagai belahan dunia. Dengan adanya kebijakan baru ini, tercatat sekitar 10 kapal mulai terdeteksi melintasi koridor aman dekat pulau Larak dengan menyiarkan pesan logistik makanan.
Kendati akses mulai dibuka terbatas, ribuan kapal masih tertahan di kawasan Teluk karena risiko keamanan yang belum sepenuhnya reda. Iran menegaskan bahwa tanggung jawab atas segala gangguan navigasi di jalur tersebut sepenuhnya berada di tangan Amerika Serikat dan Israel sebagai pemicu konflik bersenjata di kawasan. ***
