nusantaramerdeka.id — Manajemen raksasa teknologi TikTok-Tokopedia secara resmi membantah rumor liar di media sosial yang menyebut adanya pemutusan hubungan kerja massal hingga 90 persen karyawan di Indonesia. Isu spekulatif tersebut mengeklaim bahwa kendali operasional divisi teknologi serta riset dan pengembangan telah dialihkan sepenuhnya ke markas ByteDance di China.
Langkah penataan organisasi yang bergulir saat ini murni merupakan bagian dari program mobilitas internal untuk memperkuat kedaulatan industri digital nasional.
DPR RI Pastikan Tidak Ada PHK Massal Sepihak
Skeptisisme publik mereda setelah DPR RI melakukan klarifikasi langsung dengan memanggil jajaran direksi korporasi hasil merger tersebut ke Kompleks Parlemen Senayan. Berdasarkan hasil validasi data, mayoritas pekerja justru tetap diserap ke dalam berbagai lini bisnis ekosistem baru bentukan raksasa teknologi ini.
“Enggak begitu. Jadi, yang mengambil kompensasi itu baru sekitar 200-an saja. Yang sudah disalurkan dan bekerja di tempat lain juga sudah ada beberapa,” tegas Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin, 6 Juli 2026.
Mobilitas Internal dan Hak Tenaga Kerja
Perusahaan menegaskan komitmennya untuk tetap menjadikan Indonesia sebagai basis utama pengembangan talenta digital berkualifikasi tinggi di Asia Tenggara. Skema penataan karyawan dilakukan melalui dialog dua arah yang memprioritaskan penyaluran kerja ke anak usaha strategis grup.
“Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group,” cetus President Director PT Tokopedia Stephanie Susilo pada Senin, 6 Juli 2026.
Manajemen bahkan memastikan komitmen ekspansinya dengan membuka lowongan kerja baru untuk lebih dari 100 posisi strategis di dalam negeri. ***
