nusantaramerdeka.id — Presiden Prabowo Subianto menegur keras perilaku pejabat yang turun ke lokasi bencana tanpa membawa solusi nyata bagi warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Teguran itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Prabowo menegaskan bahwa bencana bukan panggung seremonial. Kehadiran pejabat, kata dia, harus diukur dari kerja konkret, bukan dokumentasi politik.
“Saya mohon jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan dianggap hadir,” ujar Prabowo, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/12/2025).
Menolak “Wisata Bencana”
Presiden menyebut fenomena pejabat yang hadir sekadar “absen” sebagai bentuk ketidakadilan bagi rakyat. Dalam situasi darurat, masyarakat membutuhkan pertolongan langsung, bukan kunjungan simbolik.
Prabowo juga menolak apa yang ia sebut sebagai “wisata bencana”. Menurutnya, setiap kunjungan ke wilayah terdampak harus disertai tujuan jelas dan rencana kerja konkret.
“Kalau datang, harus jelas tujuannya untuk membantu mengatasi masalah,” katanya.
Ia mencontohkan persoalan krusial di lapangan, seperti kekurangan air bersih, terhambatnya distribusi BBM akibat wilayah terisolasi, serta kebutuhan logistik dasar.
“Rakyat jangan cuma ditengok, tapi ditolong,” tegas Prabowo.
Prabowo menilai bencana menjadi ujian kehadiran negara. Negara, katanya, harus hadir melalui kerja nyata dan keputusan cepat.
