nusantaramerdeka.id — Kementerian Kebudayaan resmi menjadwalkan akses publik untuk 10 jilid buku sejarah nasional terbaru bertajuk “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” pada akhir April 2026.
Buku setebal 7.958 halaman ini disusun oleh 123 penulis dari puluhan perguruan tinggi, namun peluncurannya dibayangi kritik keras terkait independensi narasi dan penghilangan fakta kelam masa lalu.
Negara harus hadir untuk merawat memori kolektif bangsa, namun upaya ini tidak boleh menjadi alat pemutihan dosa bagi aktor-aktor politik yang berkuasa di masa kini.
Ketegasan pemerintah dalam memfasilitasi penulisan ini diuji oleh tuntutan masyarakat yang menolak penyederhanaan sejarah, terutama mengenai tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat kecil.
Polemik paling panas muncul saat Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyangkal adanya bukti pemerkosaan massal pada Kerusuhan Mei 1998 dalam sebuah wawancara media pada Juni 2025.
Pernyataan tersebut memicu sentimen negatif publik hingga 85 persen, karena dianggap menihilkan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan melukai perasaan para korban.
“Pemerkosaan massal kata siapa itu? Enggak pernah ada bukti-buktinya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan,” ujar Fadli Zon dalam wawancara IDN Times pada 11 Juni 2025.
Meskipun belakangan Fadli mengklarifikasi perlunya kehati-hatian data, draf awal jilid 10 buku tersebut terbukti memulai era reformasi pada tahun 1999, seolah melompati peristiwa berdarah 1998.
Integritas proyek ini kembali dipertanyakan setelah peneliti senior Truman mengundurkan diri dari tim editor jilid satu hanya dalam sepuluh hari masa kerja karena perbedaan pendapat akademis.
Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam AKSI secara resmi menolak proyek ini di depan DPR karena menilai “sejarah resmi” adalah jalan halus menuju monopoli kebenaran oleh penguasa.
“Kami menolak proyek penulisan sejarah resmi ini karena berpotensi menjadi alat negara untuk cuci bersih dosa-dosa masa lalu,” tegas Suciwati, istri mendiang Munir, pada 15 Agustus 2025.
Buku yang menghabiskan anggaran sekitar Rp9 miliar ini kini berada di bawah sorotan tajam, apakah benar-benar menjadi karya ilmiah objektif atau sekadar glorifikasi politik yang dipaksakan. ***
