Tiga menteri senior Singapura bertemu delapan pimpinan senior perusahaan sawit dan agribisnis yang beroperasi di Indonesia pada Rabu (28/10/2026). Pertemuan itu membahas penyelidikan terhadap perusahaan yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, penyebab kabut asap lintas batas. Singapura juga menyampaikan rencana memperkuat undang-undang agar pihak yang bertanggung jawab bisa dimintai pertanggungjawaban.
Pertemuan yang jarang terjadi ini diikuti Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior K Shanmugam, dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Grace Fu. Mereka menyampaikan harapan pemerintah kepada para eksekutif perusahaan. Penasihat Senior Davinder Singh serta pejabat senior dari Kantor Kejaksaan Agung, Badan Lingkungan Hidup Nasional (National Environment Agency/NEA), dan Kementerian Hukum ikut mendampingi.
Durasinya kurang dari setengah jam. Hadir perwakilan Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group. Penasihat Senior Sinar Mas Group Bernard Tan sekaligus mewakili Asia Pulp & Paper Company dan Asia Pulp & Paper Company (China).
Para eksekutif berjanji bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan yang dilakukan Singapura.
Di sisi regulasi, pemerintah Singapura berencana mengajukan amendemen Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act) pada masa sidang parlemen berikutnya. Perubahan itu memberi kekuatan hukum pada proses penilaian. Perusahaan yang menolak menunjuk penilai, atau tidak bekerja sama penuh dalam penyelidikan, dapat dinyatakan melanggar aturan.
"Saya akan mengajukan amendemen Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas pada masa sidang parlemen berikutnya untuk memberikan kekuatan hukum pada kerangka kerja ini. Perusahaan yang tidak mematuhinya akan melakukan pelanggaran. Kami akan menggunakan kewenangan kami untuk melindungi kesehatan warga Singapura," kata Grace Fu, seperti dikutip dari CNA.
Shanmugam, yang juga Menteri Koordinator Keamanan Nasional sekaligus Menteri Dalam Negeri, menyambut baik kesediaan perusahaan untuk bekerja sama. Ia memimpin Komite Menteri untuk Penanganan Krisis Dalam Negeri. Menurut dia, perusahaan-perusahaan itu diharapkan menjalani penilaian independen atas kegiatan operasional, hubungan korporasi, dan rantai pasok mereka, untuk memastikan ada atau tidaknya kontribusi terhadap kebakaran.
Pemerintah, tutur Shanmugam, akan menempuh seluruh jalur hukum dan regulasi yang tersedia untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran penyebab kabut asap di Singapura.
"Kabut asap disebabkan oleh kebakaran. Kebakaran disebabkan oleh praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Ini bukan fenomena alam," ujar Shanmugam kepada para perwakilan perusahaan.
