Kasus dugaan penyadapan presiden oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang kemudian menjabat Kepala Staf Kepresidenan, memperkuat anggapan adanya pertarungan antara Presiden Prabowo Subianto dan pendahulunya, Joko Widodo (Jokowi). Peneliti ISEAS–Yusof Ishak Institute Made Supriatma dan peneliti CSIS Nicky Fahrizal menilai hubungan keduanya memburuk dua tahun setelah pemilu 2024. Istana menyebut penyadapan itu mengarah ke makar.
Dua tahun lalu, hubungan mereka masih mesra. Prabowo, yang waktu itu menteri pertahanan, mendapat dukungan Jokowi, lalu maju bersama putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan menang. Menurut Supriatma, relasi itu kini berubah drastis.
Karier Listyo yang menempel pada Jokowi
Kedekatan Listyo dan Jokowi punya riwayat panjang. Saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo periode kedua, Listyo menjadi kapolresta di kota itu. Pada 2014, tak lama setelah Jokowi dilantik sebagai presiden, Listyo ditugaskan menjadi ajudannya.
Setelah itu kariernya menanjak: Kapolda Banten (2016), Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (2018), Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (2019). Jokowi lalu mengajukan Listyo sebagai calon tunggal kapolri dan DPR meloloskannya.
"Di situlah Jokowi makin akrab dengan kepolisian, kepolisian sendiri juga makin superbody, dan sosok Listyo juga semakin kuat," papar Supriatma kepada BBC News Indonesia. Ia menyebut kepolisian di era Jokowi berfungsi sebagai "alat politik" untuk menjaga stabilitas rezim.
Posisi Listyo mulai goyah di bawah Prabowo. Demonstrasi besar Agustus 2025 sempat mengancam kursinya, tetapi wacana penggantian mereda. Belakangan Prabowo memberhentikannya dari jabatan kapolri dan menunjuk Kepala Badan Narkotika Nasional, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, sebagai pengganti. Listyo digeser menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Prabowo, kata Supriatma, tetap memandang Listyo sangat kuat di Polri karena banyak pejabat kepolisian masih berada di bawah komandonya. Membuka kasus penyadapan presiden ke publik, menurut dia, sekaligus memukul Polri dan Jokowi.
Istana: mengarah ke makar
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut penyadapan oleh Listyo, yang dibantu dua petinggi Polri lain, sebagai tindakan yang mengarah ke perbuatan makar. Ia menyebutnya kejahatan "luar biasa" karena menyangkut kepala negara dan informasi sensitif.
"Agar tidak dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk itu ada indikasi makar," ujar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Menurut dia, penyadapan itu terindikasi untuk melumpuhkan presiden.
Makar diatur dalam Pasal 191 sampai 193 KUHP, dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Yusril menegaskan sudah ada dua alat bukti yang cukup. Motif dan arah informasi hasil sadapan, tambahnya, akan terlihat setelah kasus dikembangkan.
Retak yang sudah lama terlihat
Awal 2025, Prabowo dan Jokowi sama-sama menepis kabar keretakan. Prabowo bahkan berteriak "Hidup Jokowi" di perayaan ulang tahun Gerindra di Sentul, Jawa Barat.
Nada itu kini sulit ditemukan. Supriatma menyebut penyadapan hanya memperpanjang daftar tanda keretakan, antara lain tarik-ulur nasib Ibu Kota Nusantara (IKN) dan polemik ijazah SMA Gibran. Pada pertengahan Oktober, Jokowi menuding ada "operasi politik" dan "penumpang gelap" di balik keriuhan isu ijazah itu.
Supriatma tidak yakin Prabowo akan berhadapan langsung dengan Jokowi. "Risiko politiknya terlalu besar untuk Prabowo. Jadi, paling memungkinkan ialah berhenti di Listyo," katanya. Ia juga pesimistis kasus ini dibuka lebar di pengadilan.
Nicky Fahrizal membaca persoalan dari sisi lain. Kisruh elite, menurutnya, membuktikan pemerintah lebih sibuk mengurus kelompok masing-masing. "Sederhananya kalau presiden saja bisa disadap, bagaimana publik yang tidak mempunyai perisai?" tutur Nicky.
Hingga kini Jokowi belum memberikan reaksi apa pun atas kasus penyadapan tersebut.
