Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya mengusut tuntas dugaan keterlibatan korporasi dan individu dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra. Perintah itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), dan dirangkum Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Kamis (22/10/2026).
Di hadapan seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan pejabat negara lainnya, Prabowo meminta pihak yang terbukti melanggar hukum ditindak tegas. Seskab Teddy menyampaikan kembali arahan tersebut kepada wartawan terkait pelaku karhutla.
"Mengusut tuntas dugaan keterlibatan individu dan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan serta menindak tegas pihak yang terbukti melanggar hukum," kata Teddy.
Karhutla bukan satu-satunya bahasan. Prabowo juga meminta jajarannya melindungi kekayaan alam Indonesia, memperkuat ketahanan nasional, dan menjaga persatuan bangsa. Menurut Teddy, arahan itu diberikan di tengah ketidakpastian global dan konflik yang merebak di beberapa kawasan.
Swasembada pangan dan energi tetap prioritas
Presiden kembali menekankan swasembada pangan dan kemandirian energi. Pemerintah pun menjadikan optimalisasi sumber daya alam di dalam negeri sebagai prioritas, termasuk pengembangan biodiesel dan bioetanol, yakni bahan bakar nabati yang diolah dari hasil pertanian.
Sidang kali ini digelar untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Prabowo yang telah berjalan dua tahun. Presiden menyampaikan langsung apresiasinya kepada para menteri dan pejabat yang hadir.
"Presiden mengapresiasi kerja keras, semangat pengabdian, dan kekompakan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih selama dua tahun pemerintahan," ujar Teddy.
Prabowo juga berpesan agar kabinet bekerja dengan berani. "Jalankan mandat rakyat dengan berani, tegas, dan penuh tanggung jawab demi menjaga kepentingan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," tutur Teddy menirukan pesan Presiden.
Teddy meyakini dua tahun pertama menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk memperkuat capaian pembangunan dan melanjutkan agenda strategis nasional. "Dua tahun pertama menjadi pijakan untuk melanjutkan kerja nyata menuju Indonesia yang mandiri, tangguh, dan sejahtera," katanya.
