nusantaramerdeka.id — Panglima militer Uganda Jenderal Muhoozi Kainerugaba memicu kegemparan diplomatik global setelah mengeluarkan ultimatum keras terhadap Turki dan menawarkan pengerahan 100.000 pasukan untuk membela Israel.
Putra sulung Presiden Yoweri Museveni ini menuntut kompensasi senilai $1 miliar dari Ankara atas klaim keuntungan ekonomi Turki di Somalia yang dianggap memanfaatkan stabilitas keamanan hasil keringat pasukan Uganda.
Melalui serangkaian unggahan di media sosial X pada 11 April 2026, jenderal bintang empat itu mengancam akan memutus hubungan diplomatik dan melarang maskapai Turkish Airlines dalam waktu 30 hari jika tuntutan tidak dipenuhi.
Ultimatum 30 Hari dan Tuntutan Kontroversial
Kainerugaba menegaskan bahwa Uganda telah menanggung beban keamanan di Somalia sejak 2007, sementara Turki dianggap hanya mengambil keuntungan dari proyek infrastruktur strategis di wilayah tersebut tanpa memberikan dividen keamanan.
“Masalah sebenarnya adalah Turki! Kami akan mengakhiri SEMUA hubungan diplomatik dalam 30 hari ke depan jika mereka tidak menyelesaikan masalah kami!” tulis Kainerugaba dalam unggahannya yang viral pada Sabtu, 11 April 2026.
Selain tuntutan finansial, ia juga melontarkan pernyataan kontroversial dengan meminta wanita tercantik dari Turki untuk dijadikan istri, sebuah pola provokasi yang pernah ia lakukan terhadap Perdana Menteri Italia sebelumnya.
Siagakan 100.000 Tentara untuk Tanah Suci
Di sisi lain, jenderal yang dikenal sebagai “The Tweeting General” ini menyatakan kesiapan Uganda untuk terjun langsung dalam konflik Timur Tengah dengan mendukung militer Israel melawan ancaman luar.
Kainerugaba mengklaim siap memimpin langsung 100.000 prajurit UPDF ke Tel Aviv untuk melindungi wilayah yang ia sebut sebagai Tanah Suci, sembari merencanakan perjalanan resmi ke Israel dalam waktu dekat.
“Saya siap mengerahkan 100.000 tentara Uganda di Israel di bawah komando saya untuk melindungi Tanah Suci!” tegasnya melalui akun resminya pada 11 April 2026 sebagai bentuk dukungan terbuka bagi otoritas Israel.
Hingga laporan ini diturunkan, pemerintah Uganda maupun Presiden Museveni belum memberikan klarifikasi resmi apakah pernyataan provokatif sang panglima merupakan kebijakan luar negeri resmi negara atau sekadar pandangan pribadi. ***
