nusantaramerdeka.id — Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan adanya gerakan sistematis yang ia nilai bertujuan memaksanya mundur sebelum Muktamar tahun depan. Sikap ini ia sampaikan dalam konferensi daring, Sabtu (22/11/2025), setelah beredarnya risalah rapat Syuriah yang mendesak pemberhentiannya.
Gus Yahya menuding keputusan yang diambil Syuriah—termasuk Rais Aam KH Miftachul Akhyar—bersifat sepihak dan tanpa prosedur musyawarah. “Sejak awal pertemuan sudah dinyatakan ada keinginan untuk memberhentikan saya, narasi disusun tanpa memberi kesempatan klarifikasi,” ujarnya.
Ia menegaskan tindakan tersebut melanggar AD/ART PBNU dan berpotensi menciptakan preseden berbahaya. “Jika Ketua Umum bisa diberhentikan sepihak, maka PWNU, PCNU, hingga ranting bisa melakukan hal yang sama. Ini membuka pintu kekacauan,” katanya.
Risalah rapat Syuriah tertanggal 20 November 2025 menunjukkan agenda tunggal: mendiskusikan penonaktifan Ketua Umum sebelum masa bakti berakhir. Pertemuan itu berlangsung tanpa kehadiran Tanfidziyah dan tanpa mekanisme pembuktian formal sebagaimana diatur konstitusi organisasi.
Pengurus pusat yang mendampingi Gus Yahya menyebut manuver itu dapat merusak struktur transformatif yang dibangun PBNU empat tahun terakhir. “Kalau rusak oleh preseden destruktif ini, itu bencana,” ujar salah satu pengurus dalam forum tersebut.
Gus Yahya kini mendorong konsolidasi internal sembari meminta seluruh kader tidak terprovokasi. “Ini soal menjaga konstitusi dan keutuhan organisasi,” tegasnya. (*)
