Ekbis

Dana Pesangon Wajib Pindah ke Lembaga Pemerintah, Tenggatnya Oktober 2027

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri,
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri,

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan tenggat Oktober 2027 bagi perusahaan untuk memindahkan pengelolaan dana pesangon ke skema Dana Cadangan Pesangon (DCP). Dana itu nantinya dikelola terpusat oleh lembaga pemerintah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Penjelasan itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam sosialisasi undang-undang tersebut di kanal YouTube resmi Kemnaker RI, Jumat (13/11/2026).

DCP berbeda dari praktik yang selama ini berjalan. Selama ini pesangon umumnya dititipkan lewat Dana Pensiun (Dapen) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) milik masing-masing perusahaan. Dalam skema baru, pengelolanya adalah lembaga pemerintah.

Indah menegaskan hal itu tanpa tedeng aling-aling. "Kalau ditanya apakah Dana Cadangan Pesangon dalam UU 27/2026 dikelola oleh Dapen atau DPLK, jawabannya tidak. Undang-Undang bilang yang mengelola adalah lembaga pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah," ujarnya.

Pemerintah memberi masa transisi satu tahun. Pengurus dan pengelola DPLK di perusahaan diminta berbenah sejak sekarang, sebab pada Oktober 2027 seluruh dana pesangon harus sudah diserahkan ke DCP.

Perusahaan juga dituntut menghitung kewajiban pesangon sejak awal masa kerja karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Artinya, perusahaan harus memetakan kemampuan keuangannya agar hak pesangon tetap tersedia dalam jangka panjang, termasuk jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Dananya harus punya pos anggaran yang jelas dan disetor langsung ke badan pemerintah pengelola DCP.

Lembaga yang dimaksud belum diumumkan. Indah hanya menyebut penunjukannya akan dilakukan dalam waktu dekat.

Nasib Dana Lama Belum Jelas

Tata cara teknis pemindahan dana masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana. Salah satu hal yang belum final adalah status dana pesangon yang sudah dikumpulkan perusahaan sebelum UU ini diundangkan.

Indah mengaku belum bisa memastikan. "Bisa jadi dana-dana yang dikelola sebelum undang-undang ini lahir tetap di DPLK atau Dapen, bisa jadi tidak perlu disetorkan, tapi saya tidak janji," katanya. Ia menambahkan, aturan teknis juga bisa saja memerintahkan semuanya disetor ke lembaga pengelola DCP, dan sejauh ini belum ada arahan teknis soal itu.

Karena itu, perusahaan diimbau segera merapikan administrasi internal, terutama pemutakhiran data jumlah tenaga kerja dan proyeksi kemampuan kas. Langkah ini disiapkan seandainya dana pesangon yang sudah ada ikut diwajibkan pindah.

Indah turut mengingatkan adanya ancaman sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak membayarkan hak pesangon pekerjanya.

Berawal dari Kasus Perusahaan Pailit

Kebijakan DCP, menurut Indah, lahir dari maraknya perusahaan yang gagal memenuhi hak pesangon karyawan ketika bangkrut atau dinyatakan pailit.

Ia mencontohkan salah satu raksasa tekstil di Jawa Tengah yang pailit pada awal 2026. Akibatnya, hampir 11.000 buruh kehilangan hak pesangon mereka. Kasus itu, kata Indah, menunjukkan perlunya sistem pencadangan yang menjamin hak pekerja tetap aman meski perusahaan dilanda krisis keuangan.

Lewat DCP, pemerintah ingin memusatkan tata kelola dana pesangon sekaligus memperketat pengawasan negara atas pemenuhan hak karyawan yang terkena PHK.

"Mencermati tren seperti itu, dengan prinsip better late than never, Undang-Undang ini mengatur pentingnya Dana Cadangan Pesangon yang dikelola secara sentralistik dan dimonitor oleh lembaga pemerintah. Negara memonitor bentuk pelindungan para pekerja jika nanti sesuatu terjadi pada mereka," tandas Indah.