NusantaraMerdeka.id - Pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening secara massal hingga 200 juta warga Indonesia untuk memperkuat penyaluran bantuan sosial (bansos). Namun, target tersebut memunculkan pertanyaan karena data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan masyarakat usia produktif yang belum memiliki rekening pada 2026 sekitar 15,3 juta orang.
Program pembukaan rekening ini akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun, termasuk saldo awal gratis sebesar Rp50.000 untuk setiap rekening.
Pembukaan Rekening Ditargetkan Capai 200 Juta
Pemerintah berencana memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang dipadankan dengan sistem Bank Indonesia (BI). Dengan skema tersebut, setiap masyarakat yang membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) nantinya akan langsung dibukakan rekening.
Langkah ini dirancang untuk memperkuat ekosistem penyaluran bansos agar bantuan dapat diterima langsung melalui rekening penerima. Program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan bank yang telah ditunjuk pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih berkoordinasi dengan BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menentukan siapa saja yang akan menerima rekening.
Koordinasi tersebut juga mencakup masyarakat yang sudah memiliki rekening di BRI atau BSI. "Yang punya multiple account juga kita lihat. Mereka tetap dapat juga," kata Airlangga, Rabu (9/9/2026).
Target 200 Juta Rekening dan Data LPS
Besarnya target pembukaan rekening menjadi sorotan karena jumlah masyarakat usia produktif yang belum memiliki rekening jauh lebih kecil berdasarkan data LPS. Pada 2026, jumlah kelompok tersebut tercatat sekitar 15,3 juta orang, turun dari sekitar 18,2 juta orang pada 2025.
Artinya, terdapat selisih yang sangat besar antara target hingga 200 juta rekening baru dengan jumlah masyarakat usia produktif yang tercatat belum memiliki rekening.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat penduduk usia 15-19 tahun sekitar 22,07 juta orang dan usia 20-24 tahun sekitar 22,1 juta orang. Sementara total penduduk Indonesia disebut telah mencapai sekitar 290 juta orang.
Di sisi lain, jumlah rekening bank dengan saldo hingga Rp100 juta sudah mencapai 693,97 juta rekening per Juli 2026. Data tersebut menunjukkan sebagian besar masyarakat telah memiliki akses ke rekening perbankan, meski jumlah rekening tidak secara otomatis menunjukkan jumlah orang yang memilikinya.
Potensi Rekening Ganda Jadi Perhatian
Perbedaan antara target 200 juta rekening baru dan jumlah masyarakat yang belum memiliki rekening membuka kemungkinan adanya rekening tambahan bagi warga yang sebelumnya sudah menjadi nasabah.
Karena itu, pemerintah masih perlu menentukan mekanisme agar pembukaan rekening massal tidak sekadar menambah jumlah rekening secara administratif, tetapi benar-benar memperluas akses perbankan kepada masyarakat yang belum terlayani.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan tujuan awal program, yakni memperkuat penyaluran bansos. Rekening baru akan memberikan manfaat lebih besar apabila benar-benar digunakan untuk menerima bantuan, menyimpan dana, atau melakukan transaksi.
Pakar Soroti Ketepatan Data Bansos
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai pembukaan rekening bukan faktor utama yang menentukan ketepatan sasaran bansos.
Menurut dia, efektivitas program lebih banyak ditentukan oleh kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), validitas Nomor Induk Kependudukan (NIK), pembaruan data sosial-ekonomi, serta kemampuan pemerintah mengintegrasikan data antar-lembaga.
Tanpa pembenahan pada aspek tersebut, pembukaan rekening dalam jumlah besar berisiko lebih berorientasi pada pencapaian target administratif. Sementara persoalan salah sasaran, data ganda, penipuan, hingga warga yang justru tidak tercatat sebagai penerima bantuan masih dapat terjadi.
Program ini juga memiliki konsekuensi fiskal karena pemerintah menyiapkan saldo awal Rp50.000 untuk setiap rekening. Selain itu, perbankan harus menanggung kebutuhan operasional seperti pemeliharaan rekening, sistem teknologi informasi, keamanan, dan penerapan prinsip know your customer (KYC).
Rekening Baru Belum Tentu Tambah Dana Bank
Dari sisi perbankan, penambahan jumlah rekening juga belum otomatis meningkatkan dana pihak ketiga (DPK). Dampak terhadap likuiditas baru akan lebih terasa apabila rekening tersebut aktif digunakan untuk menerima pendapatan atau bansos, menabung, dan bertransaksi.
Indikator yang lebih penting bukan hanya jumlah rekening yang berhasil dibuka, tetapi juga tingkat keaktifan rekening, saldo rata-rata, volume transaksi, serta manfaat ekonomi yang dihasilkan.
Senior Vice President LPPI Trioksa Siahaan menilai program tersebut berpotensi meningkatkan jumlah rekening pasif apabila rekening hanya digunakan untuk menerima saldo awal atau bansos.
Potensi peningkatan DPK juga perlu dibandingkan dengan biaya yang harus ditanggung bank. Biaya tersebut mencakup pemeliharaan rekening, penerapan KYC, teknologi informasi, keamanan, serta pemantauan transaksi.
BRI dan BSI Siapkan Infrastruktur
Di tengah perdebatan mengenai target tersebut, BSI menyatakan program pembukaan rekening massal berpotensi memperkuat ekosistem keuangan syariah sekaligus mendorong inklusi keuangan.
BSI menyiapkan produk BSI Tabungan dan BSI Tabungan Easy iB tanpa biaya administrasi. Perseroan juga akan memanfaatkan jaringan 1.130 cabang dan layanan digital untuk mendukung pembukaan serta penggunaan rekening.
Sementara itu, Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan perseroan akan mengoptimalkan jaringan kantor, agen, dan kanal digital untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.
Pemerintah masih berkoordinasi dengan BI dan OJK untuk menentukan penerima rekening, termasuk warga yang telah memiliki rekening di BRI maupun BSI. Program pembukaan rekening tersebut selanjutnya akan dijalankan secara bertahap.
