NusantaraMerdeka.id – Bursa calon ketua umum PBNU mulai mengerucut menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Empat nama yang disebut masuk dalam kontestasi adalah KH Yahya Cholil Staquf, KH Imam Jazuli, KH Abdul Hakim Mahfudz, dan KH Yusuf Chudlori.
Keempat figur tersebut dinilai memiliki modal politik-organisasi, basis dukungan, jaringan, pengalaman, serta karakter kepemimpinan yang berbeda. Perbedaan itu sekaligus memperlihatkan bahwa perebutan posisi Ketua Umum PBNU tidak hanya berkaitan dengan popularitas, tetapi juga gagasan mengenai arah organisasi lima tahun mendatang.
Intelektual muda NU sekaligus peneliti Insantara, M Wildan, mengatakan setiap kandidat membawa kekuatan dan tantangan masing-masing dalam menghadapi Muktamar.
“Mereka masing-masing memiliki basis dukungan, pengalaman, jaringan dan karakter kepemimpinan berbeda. Modal politik-organisasi sekaligus tantangan yang berbeda,” ujar Wildan dalam keterangan pers, Jumat (21/8/2026).
Gus Yahya, Modal Petahana dan Beban Evaluasi Kepemimpinan
Nama pertama dalam bursa calon ketua umum PBNU adalah KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Sebagai Ketua Umum PBNU saat ini, ia memiliki pengalaman memimpin organisasi, penguasaan terhadap struktur, serta jaringan yang telah terbentuk selama satu periode kepemimpinan.
Wildan menilai agenda modernisasi organisasi, termasuk digitalisasi tata kelola melalui berbagai platform, menjadi bagian dari modal Gus Yahya. Pengalaman tersebut membuatnya memiliki bekal politik-organisasi untuk mempertahankan kepemimpinan.
“Dari sisi politik organisasi, pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk mempertahankan kepemimpinan,” ujarnya.
Namun, status sebagai petahana juga membuat periode kepemimpinannya menjadi bagian dari evaluasi Muktamar. Gus Yahya disebut tidak hanya dituntut menawarkan agenda baru, tetapi juga mempertanggungjawabkan capaian selama masa kepemimpinannya.
Wildan menyoroti sejumlah persoalan yang dapat menjadi bahan evaluasi, mulai dari polemik tata kelola organisasi, hubungan Syuriyah dan Tanfidziyah, persoalan keuangan, pengelolaan aset dan usaha organisasi, hingga berbagai kontroversi dan kasus korupsi yang melibatkan pengurus.
Penilaian terhadap kepemimpinan Gus Yahya pun disebut terbelah. Sebagian kalangan menilai modernisasi organisasi dan penguatan ruang NU di tingkat global sebagai capaian, sementara kelompok lain menyoroti persoalan tata kelola dan konsolidasi internal.
Imam Jazuli dan Posisi Kandidat Independen
KH Imam Jazuli menjadi figur berikutnya yang dinilai semakin diperhitungkan dalam bursa. Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon, itu disebut menawarkan positioning sebagai kandidat independen dengan latar belakang pesantren, pengalaman akademik, dan gagasan transformasi NU.
Perhatian terhadap Imam Jazuli menguat melalui gagasannya mengenai transformasi pesantren dan peningkatan kualitas sumber daya santri. Wildan menilai sosok ini berpotensi menjadi jembatan antara kelompok yang menginginkan perubahan dan pihak yang menghendaki kesinambungan tradisi organisasi.
Tiga agenda yang dibawanya meliputi persatuan NU, penguatan kembali marwah dan otoritas ulama, serta transformasi pesantren sebagai fondasi NU memasuki abad kedua.
Kemandirian finansial secara personal juga dinilai menjadi salah satu modal Imam Jazuli. Kondisi tersebut disebut membuatnya lebih leluasa membangun komunikasi lintas kelompok tanpa terlalu dibebani persepsi mengenai keterikatan dengan kekuatan politik tertentu.
“Sosoknya yang aktif melakukan pertemuan lintas tokoh dan generasi, dapat menjadi titik temu bagi kelompok yang menginginkan persatuan, rekonsiliasi dan ishlah organisasi setelah periode PBNU ini yang diwarnai kontroversi,” ujarnya.
Gus Kikin Bawa Modal Kultural dan Jejak Pendiri NU
KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin membawa modal berbeda dalam kontestasi. Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, ini memiliki simbol kultural kuat karena merupakan cicit pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari.
Wildan menilai kehadiran Gus Kikin membawa narasi penguatan kembali fondasi dan identitas organisasi. Salah satu gagasan yang menonjol adalah penekanan terhadap Qanun Asasi KH Hasyim Asy’ari sebagai rujukan fundamental kehidupan organisasi NU.
Dari sisi usia dan garis keturunan, Gus Kikin dinilai merepresentasikan kesinambungan tradisi kepesantrenan dan sejarah NU. Namun, Wildan menyebut sebagian kalangan struktural NU memandang Gus Kikin lebih pantas menduduki posisi di Syuriyah PBNU.
“Sebagai kandidat paling senior secara usia, Gus Kikin oleh sebagian kalangan struktural NU dianggap lebih pantas menduduki posisi di Syuriyah PBNU,” kata Wildan.
Dalam dinamika menjelang Muktamar, Wildan juga menyinggung adanya persepsi mengenai dukungan kekuatan Istana terhadap Gus Kikin. Persepsi itu antara lain dikaitkan dengan keterlibatan sejumlah tokoh dalam pemenangan, meski terdapat sumber yang menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak ingin ikut campur dalam pemilihan calon Ketua Umum PBNU.
Gus Yusuf Hadapi Tantangan Lepas dari Persepsi Politik
KH Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf memiliki pengalaman panjang dalam politik praktis dan organisasi kepartaian. Ia pernah memimpin PKB Jawa Tengah sebelum mengundurkan diri pada awal 2026.
Pengunduran diri tersebut dibaca sebagian kalangan sebagai langkah menuju kontestasi Ketua Umum PBNU. Meski telah meninggalkan jabatan politik, Gus Yusuf masih diasosiasikan sebagian masyarakat dengan basis politik PKB.
Gus Yusuf membawa visi “An-Nahdlah Ats-Tsaniyah” atau Kebangkitan Kedua NU. Agendanya mencakup pemulihan marwah organisasi, penguatan soliditas internal, pembenahan tata kelola, pengembangan pendidikan pesantren, dan pemberdayaan ekonomi umat.
Tantangan utama Gus Yusuf adalah membangun keyakinan bahwa pencalonannya merupakan bagian dari agenda khidmah NU, bukan perpanjangan kepentingan politik tertentu.
Wildan menilai Muktamar ke-35 NU tidak hanya mempertemukan empat figur dengan modal yang berbeda. Siapa pun yang terpilih akan menghadapi persoalan serupa, mulai dari meredakan polarisasi, memulihkan kepercayaan warga NU, memperbaiki tata kelola, memperkuat kemandirian ekonomi, hingga menjaga independensi organisasi dari kepentingan politik praktis.
“Muktamar tidak sekadar memilih seorang ketua umum. Muktamar akan menentukan arah NU untuk lima tahun ke depan sekaligus meletakkan fondasi perjalanan organisasi pada abad keduanya,” kata Wildan.
