nusantaramerdeka.id — Fasilitas publik di Alun-Alun Indramayu hancur diamuk massa Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) setelah aspirasi penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak gagal menemui titik terang, Kamis (02/04/2026).
Kericuhan pecah saat sore hari ketika massa yang telah menunggu sejak pagi mendapat konfirmasi bahwa Bupati Indramayu, Lucky Hakim, tidak berada di tempat. Kekecewaan tersebut berujung pada perusakan kursi taman, lampu penerangan, hingga penghancuran Tugu Nol Kilometer yang menjadi ikon kebanggaan daerah.
Pembina KOMPI, Juhadi Muhammad, menegaskan bahwa tindakan massa adalah puncak kekecewaan atas sikap abai pimpinan daerah. “Kosong karena bupati tidak menemui kita. Tentu kita akan rencanakan lagi, kita akan aksi lagi,” tegas Juhadi saat memberikan keterangan di lokasi aksi pada 2 April 2026.
Massa menilai pemerintah daerah tidak berpihak pada nasib ribuan keluarga petambak yang terancam kehilangan mata pencaharian di lahan seluas 2.200 hektare. Teriakan “Indramayu tidak punya bupati” menggema di tengah aksi perusakan sebagai bentuk mosi tidak percaya rakyat pesisir.
Vandalisme Simbolik di Titik Nol Kilometer
Perusakan tidak hanya menyasar benda mati, namun menghancurkan simbol legitimasi daerah dengan merusak tulisan “Indramayu” di pusat kota. Estimasi kerugian akibat aksi anarkis ini ditaksir mencapai hampir Rp 100 juta, yang mencakup berbagai aset fasilitas umum di area Alun-alun.
Bupati Lucky Hakim menyayangkan aksi anarkis tersebut dan menyebut bahwa kerusakan itu merugikan rakyat sendiri. “Saya sangat menyayangkan perusakan fasilitas umum oleh oknum pendemo. Itu uang rakyat yang dirusak, termasuk tulisan Indramayu di depan yang juga dihancurkan,” ujar Lucky Hakim dalam klarifikasi resminya.
Aspirasi Salah Sasaran ke Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Indramayu menyatakan bahwa kewenangan revitalisasi tambak berada di tangan kementerian pusat, bukan pemerintah daerah. Bupati menyarankan agar massa KOMPI melayangkan protes ke DPR RI Komisi IV yang merupakan mitra kerja kementerian terkait dalam proyek strategis tersebut.
Meski demikian, massa tetap menganggap bupati sebagai pelindung rakyat yang seharusnya hadir saat warganya merasa terancam secara ekonomi. Polarisasi ini diprediksi akan memicu eskalasi konflik yang lebih besar jika dialog formal antara kedua pihak tidak segera dilaksanakan.
Aparat keamanan kini masih berjaga di lokasi guna memastikan tidak ada aksi susulan yang lebih merusak. Hingga berita ini diturunkan, inventarisasi kerusakan masih terus dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Indramayu untuk keperluan langkah hukum selanjutnya. ***
