nusantaramerdeka.id — Badan Gizi Nasional memicu kontroversi baru setelah mewacanakan perluasan program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak pekerja migran di Arab Saudi sebagai proyek percontohan luar negeri pertama. Rencana ekspansi ini mencuat pasca kunjungan Kepala BGN Dadan Hindayana ke Sekolah Indonesia Jeddah pada Minggu, 31 Mei 2026.
Wacana tersebut menargetkan total 1.408 siswa di kota Jeddah dan Makkah dengan estimasi biaya harian menembus Rp132 juta. Langkah sepihak ini langsung direspons keras oleh parlemen yang mempertanyakan asas keadilan bagi jutaan anak di dalam negeri.
Analisis data finansial menyingkap fakta ekstrem mengenai perbandingan harga komoditas pangan yang harus ditanggung oleh APBN. Harga bahan baku per porsi di Arab Saudi berkisar antara 15 hingga 20 Riyal, atau setara Rp70.000 sampai Rp94.000 per anak.
Anggaran tersebut melonjak drastis hingga enam kali lipat jika dibandingkan dengan alokasi domestik yang hanya dipatok Rp15.000 per porsi. Ketimpangan ini memicu kritik tajam mengenai urgensi pemenuhan gizi yang dinilai lebih mendesak bagi daerah tertinggal di tanah air.
“Menurut hemat saya, kita urus dulu yang di dalam negeri, masih banyak anak sekolah di dalam negeri yang belum mendapatkan jatah MBG,” tegas Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, Selasa, 2 Juni 2026.
Legislator juga menyoroti rumitnya mekanisme pengawasan keuangan negara lintas batas serta legalitas hukum tata kelola dana bersama pengusaha diaspora. Pemerintah diingatkan untuk tidak terjebak pada simbolisme perluasan program antarlokasi demi mengejar apresiasi politik semata.
Penolakan keras ini menjadi sinyal peringatan bagi BGN untuk mematangkan sistem akuntabilitas internal sebelum melangkah ke yurisdiksi internasional. Evaluasi total terhadap efisiensi penyerapan pagu anggaran 2026 senilai Rp335 triliun kini menjadi tuntutan utama publik. ***
