nusantaramerdeka.id — Perlawanan simbolik masyarakat Blora selatan mencapai puncaknya setelah puluhan warga Desa Kediren, Kecamatan Randublatung, nekat menanam pohon pisang di tengah jalan provinsi yang rusak parah pada Minggu, 31 Mei 2026. Aksi berani ini dipicu kekecewaan mendalam atas pernyataan kontroversial Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang dinilai meremehkan penderitaan rakyat.
Gelombang protes tersebut memaksa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat meredam situasi. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya langsung membuka dokumen anggaran senilai Rp5,276 miliar yang kini baru memasuki tahapan lelang.
Fakta lapangan menunjukkan bahwa kucuran dana miliaran rupiah tersebut ternyata tidak dialokasikan untuk membenahi seluruh jalur penghubung Cepu-Randublatung. Anggaran bersumber dari APBD Jawa Tengah 2026 itu nyatanya hanya diprioritaskan bagi titik rusak paling ekstrem sepanjang kawasan Desa Kediren.
Sikap abai birokrasi ini dinilai ironis mengingat jalur Blora selatan merupakan urat nadi distribusi hasil pertanian utama warga. Desakan penanganan sebetulnya telah diajukan masuk dalam usulan Instruksi Presiden Jalan Daerah sejak tahun 2025 namun terus mengendap tanpa realisasi.
“Saya hanya ingin menyampaikan: seorang pejabat publik harus bisa menjaga kata-katanya. Jangan sakiti rakyat dengan pernyataan enteng soal viral,” tegas salah satu perwakilan warga Blora saat memimpin jalannya aksi, Minggu, 31 Mei 2026.
Kelesuan penanganan infrastruktur ini memicu ketegangan politik lokal yang kian memanas di wilayah Jawa Tengah. Pasangan Bupati-Wakil Bupati Blora terpilih menggenggam modal sosial sangat kuat berupa kemenangan mutlak 83,75 persen suara pada Pilkada lalu.
Dukungan basis massa yang solid ini menjadi modal berani bagi Wakil Bupati Sri Setyorini untuk mengonfrontasi langsung sang gubernur. Warga Blora kini menuntut tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar janji perbaikan yang baru muncul setelah menjadi viral di media sosial. ***
