nusantaramerdeka.id — Pemerintah bergerak cepat. Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas berjam-jam di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (23/11/2025), untuk mengonsolidasikan operasi besar penertiban kawasan hutan dan pertambangan—dua sektor yang selama ini menjadi titik rawan perampasan hak rakyat.
Rapat yang dihadiri para menteri sektor strategis, penegak hukum, hingga pimpinan TNI-Polri ini menegaskan sikap negara untuk merebut kembali kendali atas kekayaan bumi Nusantara. Evaluasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan pemetaan ulang wilayah-wilayah rawan menjadi prioritas pertama.
Pemerintah membeberkan berulangnya aktivitas tambang ilegal dan kerugian negara sebagai alasan langkah tegas ini. Presiden Prabowo menegaskan kembali fondasi hukumnya. “Bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Minggu malam.
Tak hanya rapat, negara menurunkan kekuatan militer dalam skala besar. Sebanyak 26.998 prajurit diterjunkan ke Morowali, Sulawesi Tengah, untuk mengamankan kawasan industri nikel. Sementara 41.397 prajurit dikerahkan ke Bangka Belitung—jantung tambang timah nasional yang selama ini digempur praktik ilegal.
Pengerahan ini mencerminkan keberanian politik: negara hadir, bersenjata penuh, memastikan kekayaan Nusantara tidak lagi dirampas. (*)
