nusantaramerdeka.id — Indonesia Corruption Watch (ICW) secara resmi mendatangi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Senin, 4 Mei 2026, guna menuntut transparansi anggaran pembagian ratusan ribu paket sembako oleh Presiden Prabowo Subianto saat peringatan May Day.
Langkah hukum ini diambil setelah pemerintah menyalurkan 350.000 paket kebutuhan pokok di Monas pada 1 Mei 2026, yang anggarannya hingga kini belum terdaftar dalam portal pengadaan publik maupun situs LPSE nasional.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menegaskan bahwa ketertutupan informasi mengenai pengadaan barang skala besar ini berpotensi membuka ruang gelap bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Wana Alamsyah menyatakan pada 4 Mei 2026 bahwa permohonan informasi ini didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak setiap warga negara.
ICW secara spesifik merujuk pada preseden buruk korupsi bantuan sosial Covid-19 di Kementerian Sosial sebagai alasan kuat mengapa setiap rupiah dari anggaran belanja negara harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Hari ini, tanggal 4 Mei 2026, ICW resmi memohon informasi mengenai anggaran belanja sembako tahun 2025 dan 2026 karena kami melihat terdapat ketertutupan informasi,” ujar Wana Alamsyah di Jakarta.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengakui bahwa persiapan penyediaan ratusan ribu paket tersebut dilakukan secara kilat hanya dalam waktu tiga hari atas instruksi langsung Presiden RI.
Berdasarkan perhitungan independen, total anggaran untuk paket sembako dari Bulog saja diperkirakan mencapai minimal Rp52,5 miliar, sebuah angka yang secara hukum seharusnya melewati proses tender atau e-katalog terbuka.
Selain Bulog, lembaga pangan ID FOOD juga ikut menyalurkan 50.000 paket tambahan bagi buruh, namun besaran anggarannya masih misterius dan tidak disebutkan dalam laporan koordinasi lintas instansi manapun. ***
