nusantaramerdeka.id — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik enam pejabat baru dalam perombakan Kabinet Merah Putih jilid V di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026) sore.
Langkah berani diambil Presiden dengan menunjuk aktivis buruh vokal Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup serta memperkuat barisan militer lewat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.
Reshuffle terbatas ini merotasi sejumlah posisi kunci, termasuk kepala staf kepresidenan dan penasihat khusus, guna memastikan stabilitas performa pemerintahan di tahun kedua berjalan.
Kejutan muncul pada penempatan figur-figur yang sebelumnya dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah, kini justru dirangkul masuk ke dalam lingkaran kekuasaan tertinggi.
Penunjukan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri LH/Kepala BPLH menjadi magnet perhatian karena statusnya yang masih menjabat sebagai Ketua Umum KSPSI aktif saat pelantikan.
Mantan Kepala BNP2TKI ini dikenal sebagai pengkritik keras UU Cipta Kerja, namun kini ia berkomitmen penuh menjalankan mandat Presiden dalam menangani isu deforestasi dan polusi udara.
Presiden Prabowo tampaknya ingin mengonsolidasikan kekuatan politik dengan merangkul elemen pergerakan buruh ke dalam struktur formal pengambilan kebijakan strategis nasional.
Langkah ini dinilai sebagai strategi “Big Tent” atau tenda besar untuk meminimalkan kegaduhan di luar pemerintahan dengan memberikan tanggung jawab langsung kepada para tokoh kunci.
Selain Jumhur, pelantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menegaskan kuatnya pengaruh figur militer di pos sipil strategis.
Dudung yang juga merangkap sebagai Penasihat Khusus Bidang Pertahanan Nasional kini memegang kendali penuh atas koordinasi kebijakan lintas kementerian di bawah kendali Istana.
Sektor komunikasi pemerintah juga tak luput dari perombakan dengan masuknya Muhammad Qodari sebagai Kepala Bakom RI dan kembalinya Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden.
“Reshuffle ini merupakan pola rotasi dan promosi, di mana tidak ada pejabat yang benar-benar keluar dari lingkaran pemerintahan,” ungkap sebuah analisis internal pada Selasa (28/4/2026).
Menariknya, reshuffle ini terjadi hanya beberapa jam sebelum tragedi kecelakaan kereta api besar di Bekasi Timur, menuntut kesiapan tim komunikasi baru dalam menghadapi krisis.
Publik menanti apakah masuknya para jenderal dan aktivis ini mampu mengakselerasi program kerja nasional atau justru memperumit birokrasi di tengah pola rotasi yang berulang.
Pemerintah harus membuktikan bahwa penempatan ini berbasis pada kompetensi teknis, bukan sekadar kompromi politik demi meredam gejolak menjelang peringatan hari buruh sedunia. ***
