nusantaramerdeka.id — Pemerintah Iran secara resmi menolak proposal damai 15 poin yang diajukan Amerika Serikat melalui perantara Pakistan pada 25 Maret 2026. Penolakan ini mempertegas sikap Teheran yang enggan tunduk pada tekanan Washington di tengah kecamuk perang Iran yang dimulai sejak akhir Februari lalu.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan pada 25 Maret 2026 bahwa pihaknya tidak akan membiarkan Donald Trump menentukan waktu berakhirnya perang. “Tidak ada negosiasi yang terjadi dengan musuh sampai sekarang, dan kami tidak merencanakan negosiasi apa pun,” ujar Araghchi dalam pernyataan resminya.
Persyaratan Ketat Teheran untuk Perjanjian Damai
Iran membalas dengan kontra-proposal 5 poin yang menuntut penghentian total agresi militer AS dan Israel serta pembayaran reparasi perang. Selain itu, Teheran mendesak adanya jaminan konkret bahwa serangan terhadap kedaulatan mereka tidak akan terulang kembali di masa depan.
Kedaulatan atas Selat Hormuz menjadi poin krusial yang dituntut Iran sebagai bagian dari syarat penghentian konflik bersenjata ini. “Kami ingin perang berakhir dengan cara yang tidak berulang, dengan syarat dari kami sendiri. Kerugian rakyat Iran juga harus dikompensasi,” tegas Araghchi.
Dampak Eskalasi Militer di Timur Tengah
Perang yang diawali dengan Operasi Epic Fury oleh AS pada 28 Februari 2026 ini telah menelan ribuan korban jiwa. Data dari HRANA per 25 Maret 2026 mencatat setidaknya 3.230 orang tewas di Iran, termasuk 1.406 warga sipil.
Di pihak Amerika Serikat, tercatat 13 tentara tewas dalam operasi militer dan kecelakaan teknis pesawat pengisi bahan bakar. Ketegangan ini juga memicu lonjakan harga minyak dunia hingga mencapai angka 114 dolar AS per barel.***
