nusantaramerdeka.id — Gubernur Kalimantan Timur periode 2025–2030, Rudy Mas’ud, kini berada dalam pusaran kritik publik yang kian memanas akibat pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar. Belanja kendaraan fantastis ini dinilai sebagai tindakan yang tidak berempati terhadap kondisi ekonomi masyarakat, sekaligus memicu gerakan warganet untuk membongkar kembali struktur kekuasaan keluarga Mas’ud di Bumi Etam.
Kritik ini tidak berdiri sendiri. Publik menyoroti betapa kuatnya cengkeraman keluarga tersebut dalam pos-pos strategis pemerintahan. Pengadaan mobil mewah seolah menjadi pemantik bagi masyarakat untuk mempertanyakan transparansi dan urgensi kebijakan yang diambil oleh Rudy Mas’ud sejak menjabat.
Check and Balance yang Dipertanyakan
Fakta yang paling mencolok adalah posisi Hasanuddin Mas’ud, kakak kandung Rudy, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur. Kondisi ini membuat fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif diragukan kekuatannya. “Independensi lembaga legislatif pun dipertanyakan ketika eksekutif dan legislatif berada dalam satu lingkar keluarga,” tulis sebuah ulasan publik yang viral pada Februari 2026.
Jejaring Kekuasaan hingga Tingkat Nasional
Gurita politik ini kian luas dengan menjabatnya Rahmad Mas’ud sebagai Wali Kota Balikpapan dan Syarifah Suraidah Harum, istri Rudy, sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. Dominasi yang disebut warganet sebagai “Bani Mas’ud” ini mencakup kontrol dari tingkat kota, provinsi, hingga parlemen nasional.
Meski Rudy memiliki latar belakang pendidikan Doktor Ekonomi dari Universitas Mulawarman dan harta kekayaan senilai Rp166 miliar berdasarkan LHKPN 2025, catatan kelam tetap membayangi. Adik bungsunya, Abdul Gafur Mas’ud, sebelumnya telah divonis 6 tahun penjara oleh Tipikor Samarinda terkait kasus korupsi di Penajam Paser Utara. Dominasi politik ini kini menjadi ujian berat bagi demokrasi dan etika publik di Kalimantan Timur. ***
