nusantaramerdeka.id — Militer Korea Utara meluncurkan rentetan rudal balistik jarak pendek dan menengah ke arah Laut Timur pada Rabu, 8 April 2026, sebagai balasan atas penyusupan drone sipil Seoul.
Rentetan serangan ini dimulai pukul 08.50 pagi dari Wonsan dengan jarak tempuh 240 kilometer, disusul peluncuran rudal KN-23 pada pukul 14.20 yang menjangkau jarak lebih dari 700 kilometer.
Eskalasi ini dipicu oleh terdeteksinya empat kali penyusupan drone dari Korea Selatan ke wilayah utara sejak September 2025 hingga Januari 2026 yang melibatkan warga sipil dan oknum intelijen.
Kedaulatan wilayah menjadi isu sensitif yang membuat Pyongyang murka. Kim Jong-un secara langsung memimpin latihan gabungan artileri dan sistem rudal Hwasong-11Ga tersebut untuk menunjukkan taring militer mereka.
Agresi Balasan di Tengah Penyesalan Seoul
Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, sebenarnya telah melayangkan pernyataan resmi untuk mendinginkan suasana pada Senin, 6 April 2026, terkait kecerobohan warga sipilnya yang menerbangkan drone.
“Meski ini bukan tindakan pemerintah kami, saya menyampaikan penyesalan kepada pihak Korea Utara atas ketegangan militer yang tidak perlu akibat tindakan ceroboh tersebut,” ujar Presiden Lee Jae-myung (06/04/2026).
Langkah diplomasi ini sempat mendapat respons tak terduga dari Kim Yo-jong, adik pemimpin tertinggi Korea Utara, yang menyebut keterbukaan Presiden Lee sebagai manifestasi sikap pria yang jujur.
Namun, harapan perdamaian itu runtuh dalam hitungan jam. Pyongyang menegaskan bahwa status Seoul sebagai negara paling bermusuh tidak akan pernah berubah sedikitpun bagi mereka.
Gertakan KN-23 dan Kegagalan Dialog
Rudal KN-23 yang ditembakkan memiliki kemampuan teknis tinggi dengan lintasan kuasi-balistik yang sulit dicegat oleh sistem pertahanan rudal standar manapun di semenanjung Korea saat ini.
Senjata berbahan bakar padat ini mampu membawa hulu ledak seberat 500 kilogram. Akurasinya yang mencapai radius 5 hingga 30 meter menjadikannya ancaman nyata bagi stabilitas keamanan regional.
Kantor Keamanan Nasional Blue House segera menggelar rapat darurat pada Rabu sore untuk mengecam tindakan provokatif Pyongyang yang dianggap melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.
Tindakan tegas Korea Utara ini menjadi sinyal kuat bahwa diplomasi damai yang diupayakan Presiden Lee sejak Juni 2025 kini berada di ujung tanduk akibat insiden drone tersebut. ***
