NusantaraMerdeka.id – Komite Tinggi Kepresidenan untuk Urusan Gereja di Palestina mendesak para pemimpin gereja di seluruh dunia mengambil tindakan nyata untuk melindungi umat Kristen Palestina. Seruan itu disampaikan di tengah laporan mengenai kekerasan, pengusiran paksa, pembatasan kebebasan beribadah, serta tekanan terhadap gereja dan situs-situs suci di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.
Dalam surat yang dikeluarkan pekan ini, komite menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi warga Palestina, terutama komunitas Kristen. Ketua komite sekaligus anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Ramzi Khouri, menilai berbagai serangan terhadap umat Kristen tidak lagi dapat dilihat sebagai kejadian yang berdiri sendiri.
Menurut Khouri, kondisi tersebut merupakan bagian dari pola yang lebih luas, termasuk kekerasan oleh pemukim, penyitaan tanah, perluasan permukiman, pembatasan akses ke situs suci, serta serangan terhadap rohaniwan, biarawati, gereja, biara, dan institusi gereja.
Umat Kristen Palestina Hadapi Tekanan yang Makin Berat
Komite juga memperingatkan adanya upaya yang disebut dapat merusak status quo historis dan hukum yang mengatur situs-situs suci di Yerusalem. Perubahan tersebut dinilai semakin menekan komunitas Kristen yang telah lama hidup dan berakar di Palestina.
Salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus adalah Taybeh. Komite menggambarkan Taybeh sebagai satu-satunya kota di Palestina yang penduduknya sepenuhnya beragama Kristen dan memperingatkan adanya penurunan jumlah penduduk yang mengkhawatirkan.
Sejak 2023, semakin banyak keluarga Kristen disebut terpaksa meninggalkan Palestina. Komite mengaitkan perpindahan tersebut dengan memburuknya kondisi ekonomi, meningkatnya serangan dan pembatasan, serta tidak adanya prospek politik yang kredibel.
Situasi tersebut berlangsung ketika serangan oleh pemukim Israel dan perluasan permukiman di wilayah Tepi Barat yang diduduki juga menjadi sorotan. Bagi komite, tekanan terhadap umat Kristen tidak dapat dipisahkan dari kondisi yang dialami masyarakat Palestina secara keseluruhan.
“Keberadaan umat Kristen tidak dapat dipisahkan dari perjuangan Palestina yang lebih luas.”
Komite menegaskan perlindungan terhadap umat Kristen juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak, martabat, dan kebebasan seluruh rakyat Palestina. Mereka juga menyoroti penderitaan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, sebagai bagian dari persoalan yang masih berlangsung.
Gereja Dunia Diminta Melihat Langsung Kondisi Palestina
Komite tidak hanya meminta gereja-gereja internasional menyampaikan solidaritas. Para pemimpin gereja didorong mendengarkan langsung gereja, rohaniwan, dan teolog Palestina serta datang ke Palestina untuk melihat kondisi di lapangan.
Perwakilan gereja juga diminta bertemu komunitas Kristen Palestina dan mengunjungi gereja, biara, serta situs-situs suci. Menurut komite, pengalaman langsung tersebut dapat membantu mendorong sikap dan tindakan yang lebih kuat serta efektif.
Komite menyatakan telah menyerahkan laporan kepada para pemimpin gereja yang mendokumentasikan berbagai pelanggaran terhadap umat Kristen, gereja, dan situs suci Palestina sepanjang awal 2026 hingga Agustus.
Seruan tersebut muncul bersamaan dengan laporan mengenai perluasan penguasaan lahan di Tepi Barat. Pada Senin, Komisi Perlawanan terhadap Kolonisasi dan Tembok Pemisah menyatakan otoritas Israel mengeluarkan perintah militer untuk mengambil alih 2.224 dunam lahan milik Kota Marda, Provinsi Salfit.
Menurut komisi tersebut, lahan di kawasan Wadi Qasim dan Kafif al-Abhar itu berada dekat Rute 505 dan permukiman Ariel. Perintah tersebut disebut menggunakan alasan kepentingan militer dan mengatur pengalihan lahan kepada komandan militer Israel untuk rencana pembangunan menara atau fasilitas komunikasi.
Komisi itu juga menyebut otoritas Israel mengeluarkan 33 perintah militer sepanjang Juli, termasuk 31 perintah penyitaan baru. Data tersebut menjadi bagian dari konteks yang mendasari kekhawatiran gereja Palestina mengenai perubahan cepat di wilayah pendudukan.
Bagi Komite Tinggi Kepresidenan untuk Urusan Gereja di Palestina, persoalan tersebut pada akhirnya menyangkut keberlangsungan komunitas Kristen yang telah hidup di Palestina selama berabad-abad. Mereka menutup seruan kepada gereja dunia dengan pesan agar solidaritas diwujudkan dalam tindakan: “Lihat. Dengar. Suarakan. Dan biarkan apa yang Anda lihat dan dengar itu mendorong lahirnya tindakan nyata.”
