nusantaramerdeka.id — Banjir bandang yang menewaskan 744 orang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 kini dipandang sebagai alarm nasional. Para peneliti menegaskan kerusakan hutan di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi memasuki fase kritis dan berpotensi memicu bencana serupa dalam skala lebih besar.
BNPB mencatat lebih dari 1,1 juta pengungsi dan puluhan jembatan putus. Polanya jelas: hutan hilang, benteng alam runtuh, lalu hujan ekstrem menghajar kawasan hulu DAS tanpa peredam.
Data Auriga Nusantara dan Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan deforestasi 2023 mencapai 257.384 hektare, naik dari 230.760 hektare pada 2022. Kalimantan menjadi episentrum kehilangan hutan, disusul Sumatera dan Sulawesi, sementara Papua mencatat degradasi besar.
Lonjakan kerusakan di seluruh pulau
Kalimantan kehilangan puluhan ribu hektare hutan pada 2023. FWI menilai proyek Hutan Tanaman Energi (HTE) untuk biomassa PLTU mendorong pembukaan hutan alam yang tersisa. Papua juga mencatat deforestasi 256.065 hektare sejak 1990 akibat HPH, sawit, dan tambang. Sulawesi mengalami deforestasi signifikan, dengan Sultra kehilangan 38 ribu hektare tutupan pohon sepanjang 2021–2024.
Peneliti UGM, Hatma Suryatmojo, menegaskan hubungan langsung deforestasi dan banjir bandang. “Cuaca ekstrem hanya pemicu awal. Kerusakan hutanlah yang memperparah daya rusak banjir,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).
Direktur WALHI Aceh, Ahmad Solihin, menilai bencana Sumatera adalah “produk kebijakan pemerintah yang abai,” (2/12/2025). Dari Sumbar, Andre Bustamar menyebut provinsinya “didera bencana ekologis akibat lemahnya penegakan hukum.”
Pemerintah pusat menyatakan deforestasi netto menurun. “Luas hutan nasional 95,5 juta hektare,” kata Direktur Inventarisasi Kemenhut, Agus Budi Santosa, 21 Maret 2025. Namun pejabat daerah menilai data itu tak mencerminkan kondisi lapangan. “Jika hutan kami terjaga, bencana tidak separah ini,” ujar anggota DPR RI, Gus Irawan Pasaribu (2/12/2025).
Para pakar memperingatkan Kalimantan, Papua, dan Sulawesi berada pada “titik kritis.” Tanpa intervensi cepat, banjir bandang berskala nasional bukan lagi kemungkinan, melainkan ancaman nyata. ***
