nusantaramerdeka.id — Warisan istilah “inlander” yang ditanamkan penjajah Belanda sejak abad ke-19 kembali terasa ketika ekspansi tambang, deforestasi, dan perebutan ruang hidup masyarakat lokal terus meluas. Para sejarawan mencatat label itu dirancang untuk menanamkan inferioritas dan menjauhkan pribumi dari hak atas tanah serta hutannya.
Pola tersebut kini muncul dalam wujud baru. Industri ekstraktif melaju cepat sementara daya dukung lingkungan kian melemah.
Jejak Penjajah dalam Ekspansi Industri Ekstraktif
Ketua Auriga Nusantara Timer Manurung menilai tekanan industri sudah memasuki fase kritis. “Kerusakan lingkungannya sangat menghancurkan. Deforestasi meningkat signifikan… sungai-sungai tercemar, mangrove ditebang untuk area smelter, pesisir dan terumbu karang rusak akibat operasi smelter,” ujarnya dalam laporan Environmental Health News.
Aktivis lingkungan dan peraih Goldman Environmental Prize, Rudi Putra, melihat pola yang sama. “Perambahan hutan untuk sawit dan kebijakan yang membuka ekosistem terancam adalah ancaman serius,” katanya.
Ruang Hidup Terhimpit, Ekosistem Melemah
Pejuang hak masyarakat adat, Delima Silalahi, menegaskan pentingnya mengembalikan kontrol hutan kepada komunitas adat. “Hutan yang dikuasai perusahaan harus dikembalikan kepada masyarakat adat,” ujarnya dalam laporan Goldman Environmental Prize 2023.
Penelitian Jurnal Botani Indonesia (2025) oleh RA Damiti dkk. menunjukkan deforestasi memicu erosi, memecah ekosistem, dan mengancam keberlanjutan manusia.
Struktur kekuasaan yang masih meminggirkan masyarakat lokal disebut sebagai akar masalah. Jika pola warisan penjajah ini tidak diputus, Indonesia berada di jalur krisis ekologis berulang.***
