nusantaramerdeka.id – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar menyampaikan dua penjelasan resmi yang saling berhadapan terkait konflik kepemimpinan di tubuh Nahdlatul Ulama, menyusul terbitnya surat klarifikasi Yahya pada 21 Desember 2025 di Jakarta.
Yahya membuka klarifikasi melalui surat bernomor 4928/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025. Ia menegaskan klarifikasi tersebut disampaikan untuk menjaga integritas jam’iyah, bukan membela kepentingan pribadi. Yahya menyebut mandat kepemimpinannya berasal dari Muktamar ke-34 NU di Lampung pada 2021. “Saya merasa berkewajiban memberikan penjelasan yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tulis Yahya.
AKN-NU dan Penghentian Kegiatan
Yahya menjelaskan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN-NU) merupakan jenjang kaderisasi tertinggi yang diputuskan melalui rapat pleno PBNU sejak Juli 2024 dan telah dikonsultasikan dengan Rais Aam. Polemik muncul setelah kehadiran narasumber asing memicu keberatan publik. Yahya mengakui adanya kelalaian dalam proses seleksi dan menyebut kegiatan dihentikan lebih awal atas arahan Rais Aam, meski semula dijadwalkan hingga 21 Desember 2025.
Dana dan Isu Konsesi
Dalam klarifikasinya, Yahya membantah tuduhan penyelewengan dana Rp100 miliar PBNU. Ia menyatakan Rp20 miliar merupakan sumbangan operasional, sementara dana lainnya telah dikembalikan. Ia juga menepis isu pengalihan konsesi tambang kepada investor lain atas nama Presiden Prabowo Subianto, dengan menegaskan komunikasi hanya menyangkut percepatan produksi.
Penegasan Rais Aam
Di sisi lain, Miftachul Akhyar menegaskan bahwa pemberhentian Yahya telah melalui mekanisme konstitusional organisasi. Ia menghormati forum Musyawarah Kubro di Pesantren Lirboyo sebagai forum kultural, namun menekankan bahwa keputusan organisasi harus tunduk pada aturan jam’iyah. Menurut Miftachul, proses pemberhentian melibatkan tahapan Syuriyah dan Tanfidziyah, termasuk tabayun pada 13 dan 17 November 2025, serta keputusan final Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang menunjuk Zulfa Mustofa sebagai pejabat ketua umum hingga Muktamar ke-35 NU 2026.
Yahya menutup klarifikasinya dengan ajakan islah dan musyawarah sebagai jalan keluar konflik. *
