NusantaraMerdeka.id – DTSEN menjadi basis data pemerintah untuk menentukan sasaran berbagai program sosial dan ekonomi, sehingga posisi desil masyarakat dapat berdampak pada akses terhadap bantuan maupun subsidi. Polemik muncul setelah sejumlah warga mengaku masuk desil 9 atau 10 meski merasa kondisi ekonominya belum tergolong kaya.
Perdebatan tersebut ramai di media sosial pada 13-14 Agustus 2026. Pemerintah kemudian meluruskan bahwa desil bukan kategori kekayaan berdasarkan batas penghasilan tertentu, melainkan pemeringkatan relatif kondisi kesejahteraan keluarga.
Desil DTSEN Bukan Patokan Sederhana Orang Kaya atau Miskin
Dalam DTSEN, keluarga dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan posisi relatif kesejahteraannya. Desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif paling tinggi.
Karena menggunakan sistem peringkat, tidak ada angka penghasilan atau nilai aset tunggal yang secara otomatis membuat seseorang masuk desil tertentu. Kondisi tersebut menjadi penting ketika masyarakat mencoba menilai status DTSEN hanya dari penghasilan bulanan.
BPS menjelaskan bahwa penghitungan desil dilakukan berdasarkan keluarga, bukan individu. Artinya, penghasilan seorang anggota keluarga tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan tingkat kesejahteraan seluruh keluarga karena terdapat variabel lain yang turut diperhitungkan, termasuk kepemilikan rumah, kendaraan, dan aset.
Mengapa Desil 9 dan 10 Jadi Sorotan?
Desil 9 dan 10 mendapat perhatian karena posisi tersebut berkaitan dengan penggunaan DTSEN dalam sejumlah kebijakan pemerintah. Masyarakat yang tiba-tiba mengetahui dirinya berada di dua kelompok tersebut kemudian mempertanyakan apakah status itu berarti mereka dianggap sebagai orang kaya.
Padahal, berada di desil 10 tidak berarti seluruh keluarga di dalamnya memiliki tingkat kekayaan yang sama. Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa sebagian penghuni desil 10 masih berada dalam kelompok kelas menengah.
Berdasarkan data 2024 yang dikutip Yusuf, desil 10 dimulai dari pengeluaran sekitar Rp3,03 juta per kapita per bulan, tetapi batas atasnya dapat mencapai sekitar Rp133 juta per kapita per bulan. Rentang yang sangat lebar tersebut menunjukkan bahwa satu desil dapat berisi keluarga dengan kemampuan ekonomi yang berbeda jauh.
DTSEN Digunakan untuk Menentukan Sasaran Program Pemerintah
Persoalan desil menjadi lebih sensitif karena DTSEN tidak hanya berfungsi sebagai data statistik. Pemerintah menjadikannya sebagai acuan tunggal untuk penyaluran berbagai program jaminan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi.
Untuk bantuan sosial seperti PKH dan BPNT, kelompok desil 1-4 umumnya menjadi sasaran utama. Karena itu, perubahan atau ketidaksesuaian posisi desil dapat berpengaruh terhadap proses penargetan penerima bantuan.
Penggunaan DTSEN juga meluas ke kebijakan lain. Dalam rencana pembatasan BBM subsidi, misalnya, desil 9-10 disebut menjadi kelompok yang akan dibatasi dari akses BBM subsidi seperti Pertalite, sehingga status tersebut menjadi semakin diperhatikan masyarakat.
Di bidang pendidikan, data desil juga telah menjadi persoalan ketika terdapat siswa yang datanya tidak muncul dalam sistem untuk kebutuhan jalur afirmasi SPMB 2026. Kasus tersebut dilaporkan terjadi di Kota Tangerang dan menunjukkan bahwa persoalan DTSEN tidak berhenti pada perbedaan pemahaman istilah.
Persoalan DTSEN Tak Hanya Soal Pemahaman Desil
Polemik DTSEN memiliki persoalan lain yang berbeda dari cara masyarakat memahami desil. Di sejumlah daerah, terdapat laporan mengenai data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi warga di lapangan.
DPRD Surabaya, misalnya, melaporkan adanya warga yang dinilai layak menerima bantuan tetapi terkendala pengelompokan DTSEN. Persoalan yang disebut mencakup program rumah tidak layak huni, kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga akses beasiswa.
Ombudsman RI Provinsi Bangka Belitung juga mencatat keluhan mengenai warga yang dinilai mampu tetapi masih menerima bantuan, sementara masyarakat yang dianggap layak justru belum terdata sebagai penerima. Kondisi seperti ini menunjukkan pentingnya pemutakhiran data selain penjelasan mengenai metodologi desil.
Pemerintah sendiri menyediakan mekanisme usul sanggah agar masyarakat dapat melaporkan data atau penerimaan bantuan yang dinilai tidak tepat. Usulan tersebut kemudian dapat diverifikasi kembali oleh pemerintah daerah melalui dinas sosial.
Warga Perlu Memahami Posisi Desil Sebelum Menilai Datanya
Dengan sistem pemeringkatan relatif, status desil sebaiknya tidak dibaca sebagai label kekayaan mutlak. Dua keluarga yang kondisi ekonominya berbeda dapat berada dalam kelompok desil yang sama karena posisi mereka dibandingkan dengan keluarga lain dalam keseluruhan populasi.
Hal ini juga menjelaskan mengapa desil 10 tidak otomatis identik dengan konglomerat. Dalam kelompok tersebut dapat terdapat keluarga kelas menengah sekaligus kelompok dengan tingkat pengeluaran yang jauh lebih tinggi.
Di sisi lain, penjelasan metodologi tidak menghapus kebutuhan untuk memperbaiki data apabila kondisi warga memang tidak sesuai dengan informasi dalam DTSEN. Perbedaan antara salah memahami desil dan kesalahan atau ketidakterkinian data perlu dibedakan agar persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tepat.
BPS dalam klarifikasinya menegaskan bahwa keberadaan kelompok ekonomi yang sangat berbeda dalam satu desil merupakan konsekuensi dari sistem pemeringkatan tersebut. Sementara itu, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat menggunakan mekanisme pemutakhiran dan usul sanggah yang tersedia.
