nusantaramerdeka.id — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menantang publik membuktikan isu nepotisme terkait penunjukan Aisyah Zakiyyah sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk. Isu miring ini merebak di media sosial karena posisi strategis BUMN tersebut diduga diisi oleh kerabat dekat sang menteri.
Pernyataan keras tersebut disampaikan langsung oleh Dody saat menjadi narasumber acara podcast di Jakarta pada Rabu, 15 Juli 2026. “Yang bisa membuktikan Aisyah adalah keponakan saya, akan saya beri hadiah umrah gratis, kalau dia beragama Islam,” tegas Dody.
Langkah ini dinilai sebagai respons defensif yang tidak biasa di tengah sorotan tajam publik terhadap transparansi tata kelola BUMN. Dibandingkan memberikan klarifikasi hukum yang rigid mengenai silsilah keluarga, pejabat publik ini justru memilih metode sayembara keagamaan untuk meredam spekulasi.
Siasat Sayembara Redam Sentimen Nepotisme
Aisyah Zakiyyah ikut melempar tantangan serupa demi menepis tudingan miring yang mengarah pada rekam jejak kariernya. Keduanya kompak menawarkan hadiah umrah gratis tanpa memberikan penjelasan eksplisit mengenai ada atau tidaknya hubungan darah di antara mereka.
Kritik publik sejatinya berfokus pada melesatnya karier perempuan kelahiran 1993 tersebut dalam lingkar kekuasaan Kementerian PU. Sebelum masuk jajaran dewan komisaris BUMN konstruksi ini, Aisyah tercatat aktif sebagai Tenaga Ahli Menteri sekaligus Juru Bicara Kementerian PU.
Kompetensi Profesional di Tengah Sorotan Usia Muda
Penunjukan Aisyah terjadi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar pada 19 Mei 2026. Ia menggantikan posisi Ernadhi Sudarmanto yang diberhentikan dengan hormat oleh pemegang saham perseroan.
Manajemen PT PP kini membebankan tanggung jawab besar pengawasan internal bidang pengembangan sumber daya manusia kepada srikandi muda ini. Rekam jejak akademisnya mencakup kelulusan dari Gunma University Jepang dan pengasahan magister komunikasi di Macquarie University Australia.
Publik kini menunggu kepastian keterbukaan informasi yang lebih formal dari pihak kementerian guna menjaga integritas korporasi negara. Sayembara berhadiah umrah dinilai belum menyentuh substansi akuntabilitas publik yang bersih dari praktik KKN. ***
