Yogyakarta - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Irjen Pol Langgeng Purnomo membeberkan kronologi demo Yogyakarta pada 10 November 2026 untuk menjawab tudingan bahwa polisi bertindak represif. Dalam keterangannya pada Rabu (11/11/2026), ia menyebut aparat mengamankan 154 orang setelah massa menyerang Gedung DPRD DIY dengan batu dan bom molotov.
Menurut Langgeng, eskalasi bermula ketika kelompok massa tak dikenal di depan Gedung DPRD DIY menyerang secara anarkis. Polisi lalu menurunkan 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob untuk mengurai massa.
"Brimob langsung 4 SSK mendorong massa perusuh," ujar Langgeng.
Latar belakang mereka yang diamankan beragam, dari mahasiswa, pelajar SMA dan SMP, sampai anak-anak. Massa di bawah umur ditangani secara khusus sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.
Kronologi Demo Yogyakarta, dari Malioboro ke Bundaran UGM
Langgeng juga membantah narasi viral yang menyebut kendaraan taktis (rantis) polisi masuk ke kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menjelaskan, massa yang dihalau dari kawasan Malioboro lari bergerombol dan membakar sesuatu di Bundaran UGM.
Saat dikejar, massa berlindung ke perbatasan kampus. Polisi memilih menahan diri.
"Di sini kita tidak berani menggunakan gas air mata apalagi water cannon. Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya," jelas Langgeng.
Aparat kemudian bernegosiasi dengan massa yang bertahan sampai pagi. Seluruh pasukan akhirnya ditarik mundur secara tertib.
Soal ormas dan Jaga Warga
Isu keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) yang berhadapan dengan penyampai aspirasi juga dijawab. Langgeng menegaskan tidak ada mobilisasi dari kepolisian. Munculnya unsur warga, katanya, didorong rasa memiliki ruang publik dan dinamika sosial budaya lokal yang terganggu oleh aksi anarkis.
"Jangan ada anggapan polisi memanfaatkan ormas. Sejak awal kami bersama para lurah sudah mengimbau agar warga tidak ikut-ikutan turun ke jalan," kata Langgeng.
Ia menambahkan bahwa Jaga Warga bukan ormas represif. Lembaga itu sistem keamanan lingkungan berbasis desa, kedudukannya mirip Pecalang di Bali. Jaga Warga dibentuk kepala desa dan bekerja bersama Bhabinkamtibmas serta Babinsa untuk urusan keamanan lokal, kebencanaan, hingga kegiatan kemasyarakatan.
Kapolri turun ke lokasi
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tiba di Gedung DPRD DIY pada Rabu (11/11) dini hari, setelah polisi memukul mundur massa di kawasan Malioboro yang bertahan hingga tengah malam.
Soal batas waktu aksi, keterangan keduanya berbeda. Langgeng menyebut toleransi diberikan sampai pukul 19.00 WIB, sedangkan Kapolri menyebut pukul 18.00 WIB. Kapolri mempertanyakan mengapa massa masih ricuh pukul 01.00 WIB.
"Kita akan mengungkap pelaku yang secara sengaja membawa barang-barang yang berbahaya seperti molotov, sajam (senjata tajam) dan sebagainya," kata Suyudi.
Kapolri menambahkan, polisi akan menyelidiki apakah aksi di Malioboro berkaitan dengan demonstrasi di daerah lain dan apakah ada upaya perusakan yang disengaja.
Polda DIY sendiri menyatakan terbuka berkomunikasi menanggapi keprihatinan sejumlah pihak, termasuk rilis resmi Fisipol UGM. Gelar perkara digelar terbuka dengan pengawas eksternal.
"Hari ini dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan mana pihak yang lanjut ke proses penyidikan dan mana yang dipulangkan. Proses ini disaksikan langsung oleh Komnas HAM, Kompolnas, hingga Ombudsman," pungkas Langgeng.