Bukan Jeep, KDM Arak Mahkota Binokasih Pakai Kereta Kencana

KDM Menghadiri Kirab Budaya Jawa Barat

nusantaramerdeka.id — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggebrak pakem lama dengan melarang penggunaan mobil Jeep dalam prosesi Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda pada Mei 2026. Mantan Bupati Purwakarta yang akrab disapa KDM ini memilih mengarak Mahkota Binokasih asli peninggalan Padjadjaran menggunakan kereta kencana.

Perubahan radikal ini menjadi strategi politis-kultural untuk mengembalikan marwah artefak sejarah ke akar tradisi leluhur, sekaligus membuang simbol modernitas yang dinilai tidak selaras. Langkah berani ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2026 sebagai payung hukum formal perayaan.

Dobrak Simbol Modern demi Nilai Tradisi
Perubahan moda pengangkutan mahkota sakral milik Kerajaan Sumedang Larang ini menegaskan komitmen total pemerintah daerah dalam merevitalisasi identitas kebudayaan secara konkret. KDM menegaskan bahwa simbol kemaharajaan Sunda tidak sepantasnya dibawa dengan kendaraan militer modern yang kaku di hadapan rakyat.

“Mulai tahun ini Mahkota Binokasih diarak, bukan lagi pakai mobil Jeep, tetapi dengan acara kebudayaan yang berasal dari nilai leluhur kita, dibawa keliling Jabar,” tegas Dedi Mulyadi dalam rilis resminya.

Baca Juga :  KPK Sikat Bupati Tulungagung dalam OTT Ke-10 Tahun 2026

Pernyataan tersebut dibuktikan langsung di lapangan melalui rangkaian kirab maraton selama 17 hari yang melibatkan 10.000 peserta dan 580 pelaku seni lintas provinsi. Rute sakral ini membedah jalur sejarah dari Sumedang, melintasi Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bogor, Karawang, Cirebon, hingga finis di Gedung Sate Bandung.

Langkah kebudayaan ini nyatanya tidak sekadar menjadi tontonan komunal, melainkan alat penekanan taktis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah yang dilintasi rute kirab. Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara mendadak mengucurkan komitmen anggaran triliunan termasuk perbaikan Museum Pajajaran senilai Rp9 miliar.

KDM memanfaatkan momentum ini untuk memaksa para kepala daerah merombak tata kota secara kilat melalui skema kawasan khusus. “Penataan jalan, trotoar, lampu serta tamannya, agar Pak Wali Kota fokus penataan kelurahan-kelurahan. Nanti namanya Palataran Binokasih,” cetus Dedi saat mengevaluasi jalur kirab maraton.

Kadisparbud Provinsi Jawa Barat, Iendra Sofyan, mengonfirmasi bahwa pergerakan massal ini murni untuk memajukan kebudayaan Jabar, bukan menghidupkan kembali sistem monarki lama. Respons publik yang meledak di setiap titik membuktikan bahwa rekayasa budaya berbasis tradisi ini berhasil memicu perputaran ekonomi instan. ***

Baca Juga :  Pemerintah Wajibkan Baca Buku di Sekolah Demi Kedaulatan Intelektual