nusantaramerdeka.id — Kebocoran rancangan memorandum perdamaian 14 poin antara Iran dan Amerika Serikat memicu ketegangan diplomatik baru setelah Presiden AS Donald Trump meradang dan menyebut dokumen tersebut sebagai berita palsu melalui media sosial miliknya, Jumat, 12 Juni 2026. Draf yang dirilis media Iran itu memuat poin krusial berupa penghentian permusuhan permanen di semua lini, termasuk Lebanon, serta penarikan total militer Washington dari sekitar wilayah Iran.
Kemarahan pihak Gedung Putih disinyalir terjadi karena tidak ada satu pun target serangan ilegal AS-Israel yang tercapai dalam dokumen negosiasi tersebut. Sebaliknya, klausul perjanjian justru memaksa negara adidaya itu tunduk pada otorisasi kedaulatan Teheran.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memberikan konfirmasi mengenai kemajuan pembicaraan dua tahap yang difasilitasi oleh Pakistan ini pada Jumat malam, 12 Juni 2026. “Kesepakatan untuk mengakhiri perang secara permanen sudah sangat dekat, namun memorandum awal ini masih berada dalam tahap peninjauan ketat,” tegas Araghchi kepada Press TV.
Sikap hati-hati Teheran mencerminkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap komitmen politik Donald Trump. Iran menegaskan pengelolaan Selat Hormuz ke depan mutlak berada di bawah kendali penuh kedaulatan mereka bersama Oman.
AS Wajib Bayar Rekonstruksi Pasca-Perang
Poin paling sensitif dalam rancangan memorandum tersebut mewajibkan Amerika Serikat beserta sekutunya untuk menyusun rencana rekonstruksi bagi Iran dengan nilai fantastis. Alokasi dana pemulihan pasca-serangan militer itu ditetapkan tidak kurang dari 300 miliar dolar AS.
Kewajiban finansial ini dinilai menjadi pukulan telak bagi diplomasi luar negeri Washington di Timur Tengah. Tuntutan ganti rugi tersebut otomatis meruntuhkan wibawa militer AS yang gagal mendikte jalannya pertempuran.
Kedaulatan Selat Hormuz Tidak Bisa Ditawar
Selain kompensasi materi, draf kesepakatan menetapkan pencairan aset Iran yang dibekukan sebesar 24 miliar dolar AS selama masa negosiasi berlangsung. Seluruh sanksi ekonomi terhadap ekspor minyak dan sektor petrokimia juga harus dicabut bertahap dalam kurun waktu 30 hari.
Ketegasan Iran dalam mempertahankan kedaulatan wilayah lautnya memaksa lini logistik global tunduk pada aturan baru mereka. Blokade sepihak Barat kini patah oleh perlawanan sengit yang ditunjukkan militer Teheran di lapangan. ***
