nusantaramerdeka.id — Markas Besar TNI mengerahkan sejumlah personel militer untuk mengamankan jalannya demonstrasi mahasiswa lintas universitas di kawasan Tosari, Jakarta Pusat, pada Jumat 12 Juni 2026 atas permintaan bantuan dari pihak kepolisian. Langkah pelibatan kekuatan militer ini memicu sorotan tajam di tengah gelombang protes mahasiswa yang membawa lima tuntutan krusial.
Kehadiran prajurit di ring pengamanan langsung menuai respons kritis karena dianggap memperkuat sinyal militerisme di ranah sipil. Pemerintah dinilai menggunakan pendekatan pengamanan berlapis untuk meredam simpul protes di jantung ibu kota.
Kendali Operasional Tetap di Tangan Polri
Kapuspen Mabes TNI Brigjen Muhamad Nas menegaskan bahwa keterlibatan prajurit TNI di lapangan murni sebagai kekuatan pendukung taktis di bawah koordinasi kepolisian. “Adapun pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu,” ujar Muhamad Nas dalam pernyataan resmi yang dilansir Antara pada Sabtu, 13 Juni 2026.
Penegasan ini dikeluarkan guna menepis kekhawatiran publik mengenai pengambilalihan peran penegakan hukum sipil oleh institusi militer. Personel TNI dipastikan tidak berhadapan langsung dengan massa selama situasi di kawasan Thamrin masih terkendali.
Benteng Pertahanan Jalur Logistik Kota
Aparat gabungan sengaja menahan laju massa mahasiswa di sekitar Halte Tosari guna mencegah blokade total di kawasan Bundaran HI. Pembatasan ruang gerak ini memicu ketegangan karena mahasiswa bersikeras menuntut pencabutan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Sikap tegas aparat di lapangan mencerminkan rigidnya pembagian zonasi pengamanan objek vital negara di pusat pemerintahan. Gerakan mahasiswa kini membentur barikade berlapis yang dijaga ketat oleh personel bersenjata lengkap. ***
